Sekdin PMD Minsel Menjawab Pertanyaan Perangkat Desa

Minsel,Sulutlink.com- Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan mempertanyakan perubahan PP 43 tahun 2014 menjadi PP 11 tahun 2019.

Sekretaris Dinas PMD Minsel Altin Sualang saat dihubungi awak media Rabu (12/2/2020), secara terbuka menjawab pertanyaan perangkat desa sebagai berikut :

  1. Pada dasarnya Pemerintah bertujuan untuk menjadikan perangkat desa sebagai birokrat profesional pada tataran Pemerintah Desa, dimana salah satu kebijakan adalah penghasilan tetap perangkat desa setara dgn gaji PNS gol II/a (Rp.2.022.200).
  2. Perangkat desa yang telah diangkat, melaksanakan tugas sampai dengan umur 60 tahun, selama tidak melanggar ketentuan dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017.
  3. Ketentuan yang bisa membuat Perangkat Desa diberhentikan adalah : terpidana minimal 5 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  4. Kepala Desa / Hukum Tua tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa, apabila tidak didapati pelanggaran sebagaimana aturan yang berlaku.
  5. Pengangkatan Perangkat Desa yang baru, harus melalui tahapan oleh tim penyaringan dan penjaringan yang dibentuk oleh Kepala Desa serta dikonsultasikan kepada Camat.
  6. Kepala Desa dapat melakukan mutasi bagi perangkat desa meliputi, promosi, demosi dan rotasi.
  7. Perangkat Desa yang baru, akan diangkat setelah berlaku Permendagri nomor 67 tahun 2017 harus berijasah SMA, berusia minimal 20 dan maksimal 42 tahun.
  8. Perangkat Desa yang sudah diangkat sebelum Permendagri nomor 67 tahun 2017 berlaku, dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan umur 60 tahun.
  9. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
  10. Apabila ada kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menunjuk pelaksana tugas berasal dari antara perangkat desa yang ada.
    (JoTam)

You must be logged in to post a comment Login