Terkait Aduan di DPRD Sulut, Komisi IV Sidak Proyek Terminal Bandara Samrat Manado

DISKUSI ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULUT DENGAN GM PT. PERUM ANGKASA PURA I MANADO

Deprov, (sulutlink.com) Terkait Aduan Masyarakat yang berdekatan dengan pemukiman warga Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yang disampaikan melalui Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melalui kunjungan kerja Komisi IV bersama staekholder terkait sudah di bahas mendetail melalui masukan, saran dan pendapat personil Komisi IV DPRD Sulut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut, dan klarifikasi pihak yang di adukan dalam hal ini PT. Perum Angkasa Pura I Manado, dilaksanan diruang konfrensi pers, Kamis (2/7) kemarin

Adapun materi pembahasan dalam pertemuan tersebut referensinya berpedoman pada acuan peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup, baik itu dari DPRD Sulut yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup terkait maupun panduan teknis tentang pengelolaan lingkungan khususnya panduan kegiatan pembangunan, perluasan, pengembangan terminal bandara internasional Sam Ratulangi Manado.

KADIS LINGKUNGAN HIDUP MARLY GUMALAG

“Terkait dengan kebisingan, pengembangan bandara ini jangan memberikan rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan jangan berikan akses yang tidak baik hingga akhirnya mereka mengadu ke DPRD Sulut,” tandas Melky, di Amini forum pertemuan.
Melky menandaskan, “Makanya kita mau konfrontir apakah benar-benar sesuai data di lapangan bahwa ada komitmen operasional pekerjaan itu tidak bisa mengganggu masyarakat di malam hari, misalkan mereka akan beristirahat,” tuturnya

Dia berharap serta meminta pertanggungjawaban dari pihak pelaksana selaku mitra proyek, dan menuntut agar memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar.

“Nah, untuk tidur pasti terganggu apalagi ada aktivitas lainnya. Ini merupakan tanggung jawab kita, apalagi di tengah pandemi Covid-19 orang banyak ada di rumah,” ujar dia

Legislator wakil rakyat Daerah pemiliihan Minut-Bitung ini mempertanyakan terkait dampak dari proyek pengembangan terminal yang telah menyebabkan sumber mata air warga sekitar menjadi keruh dan kotor.
Ia mencontoh, waktu pengembangan di bulan Maret, itu sudah ada masyarakat yang mendapatkan airnya sudah mulai keruh. Tentunya ini akan mendapat perhatian dinas lingkungan hidup, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan tentang kritria Amal yakni sepeti apa dan bagaimana pekerjaannya, analisisnya, ini akan menjadi tanggung jawab bersama bahkan bukan sekedar kertas yang dikeluarkan tetapi bagaimana ke depan,” seru Melky

“Dari sudut fungsi pengawasannya berjalan, apakah ada indikasi positif atau negatif ke publik atau tidak ! Ini harus jadi tanggung jawab dari pihak pelaksana.
Dan apakah ada pelibatan dari masyarakat untuk pembuatan Amdal ini,” tandasnya.

Sementara itu terkait aduan warga Lapangan yang dibawa ke Komisi IV DPRD Sulut, General Manager PT Perum Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado, Minggus Gandeguai, PT. Adhi Karya sebagai mitra pelaksana proyek menyatakan dan berjanji apa yang sudah disarankan Komisi IV DPRD Sulut dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut akan menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan masyarakat melalui DPRD.
” Kami akan melakukan evaluasi, agar mega proyek perluasan bandara dapat berjalan dengan baik dan tidak memberi dampak kurang baik bagi kehidupan warga sekitar proyek,” janji Gandeguai.

Sebagai kesimpulan dari hasil kunjungan kerja dalam pertemuan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Melky kembali mengingatkan, ” kami sebagai keterwakilan masyarakat, akan terus mengawal janji dan komitmen dari pihak PT. Perum Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado dan PT. Adhi Karya terkait tindak lanjut dari aduan warga.”

DPRD sangat respon dan mendorong percepatan pembangunan perluasan bandara, karena itu juga bermanfaat untuk Sulawesi Utara, tetapi dalam pelaksanaan proyek, pihak pelaksana jangan mengabaikan warga disekitar proyek,”pungkas MJP.

You must be logged in to post a comment Login