Terkait Ijin Tambang di Daerah, Tinungki Minta Kementerian ESDM Untuk Merubah Kepmen Tentang KDI

Pemprov, Sulutlink.com – Kendati pemerintah telah berupaya melakukan terobosan dalam rangka menghentikan kegiatan tambang liar, baik melalui peratuan berupa perda daerah kabupaten dan kota maupun sosialisasi bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait Kementerian ESDM, terkait masih maraknya tambang liar sehingga menjadi pemicu sulitnya ijin tambang.

Melalui Kadis ESDM mengatakan pihaknya selalu meminta ke Pemerintah pusat untuk mempermudah, terbuka peluang kepada masyarakat kecil di daerah.

Kendati ada arahan bapak Presiden Jokowi mengatakan untuk memangkas birokrasi, karena tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat,” tutur Tinungki kepada wartawan baru-baru ini.

Tinungki memaparkan berdasarkakan hasil penelitian,  dari 15 kabupaten/kota yang ada di daerah ini setidaknya  ada 11 daerah memiliki potensi kandungan emas, namun disisi lain, masih banyaknya aktifitas Pertambangan emas tanpa izin atau ilegal di beberapa kabupaten/kota.

Diakui Tinungki, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan masih kesulitan untuk menetralisir pertambangan emas tanpa izin atau ilegal di Sulut. Padahal, tambang emas ilegal berisiko tinggi terhadap para penambang karena tidak memperhatikan aspek keselamatan. Salah satunya, risiko longsor yang menimpa penambangan emas ilegal dan lain sebagainya.

Kepala Dinas ESDM Sulut Ir Barch Tinungki M.Eng mengungkapkan salah satu masalah utama terkait maraknya tambang liar ini adalah regulasi atau sulitnya pembuatan izin tambang.

Tinungki juga menuturkan menurut data ada sekitar 100.000 orang yang menambang di tambang liar yang ada di Sulut.

“Penambang ini bukannya tidak mau urus izin tapi persoalannya bagaimana caranya? Waktu dulu urus izin bisa lewat wadah koperasi atau BUMD, tapi sekarang tidak bisa lagi karena harus bayar KDI (Konpensasi Data Informasi) yang besarannya sekitar 100 millyar, apakah masyarakat biasa mampu mengurus izin itu.

Tidak mungkin! Jadi saya minta ke Kementerian ESDM untuk merubah Kepmen tentang KDI tersebut supaya memberikan peluang kepada masyarakat kecil dan pengusaha kecil menengah untuk bisa mengurus izin pertambangan. Aturannya memang menjurus hanya untuk kepada orang berduit atau investor besar.

Lanjut Tinungki, masalah lainnya adalah perijinan pertambangan, pertama adalah penetapan wilayah pertambangan rakyat itu harus ditetapkan oleh menteri yang tiap lokasi hanya 25 hektar.

“Masalahnya, kenapa harus Menteri yang tetapkan? Cukup Bupati di daerah itu yang tetapkan lokasi pertambangan rakyat tersebut, karena bupati paling tahu wilayah dan apa yang paling cocok untuk rakyatnya nanti dilaporkan ke pusat. Jadi saya minta diperbaiki kembali UU 23 tentang otonomi daerah, hal ini untuk mempermudah memberikan akses modal, teknologi karena itu semua yang terpenting untuk masyarakat,”pungkas Tinungki

redaksi2Supit Oktober 22 2019

You must be logged in to post a comment Login