Vicky Lumentut: Saya Sudah Bukan Walikota Saat Penyaluran Dana Bencana 2014

Manado, Sulutlink.com– Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, merupakan sosok Pemimpin yang sangat taat hukum. Bukti konkritnya, Vicky Lumentut SH MSi DEA, Selasa 02 Oktober kemarin, telah memenuhi janjinya untuk hadir menghadap penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan adanya penyimpangan dana hibah bantuan pemerintah pusat, dalam penanganan pasca bencana banjir bandang 15 Januar 2014 yang melanda kota Manado.

Terkait pemeriksaan penyidik Kejagung RI, Walikota GS Vicky Lumentut (GSVL) mengatakan, dirinya dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan, karena dirinya sebagai Walikota Manado tahu persis proses pengusulan sejak awal bantuan dana hibah bencana kota Manado dari Pemerintah Pusat.

“Kenapa saya dipanggil oleh Penyidik Kejagung RI untuk diperiksa? Adanya laporan diduga ada penyimpangan bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena saya adalah Walikota Manado dan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan, saya dimintai keterangan. Dan saya telah menjelaskan secara terang benderang, bagaimana proses dari awal kejadian sejak January 2014,” ujar Walikota Vicky Lumentut saat ditemui sekimlah wartawan, Kamis (04/10) malam tadi setibanya dari Jakarta.

Lanjut dijelaskan Vicky Lumentut, dari awal diusulkannya bantuan untuk bencana banjir bandang kota manado sejak January 2014 kepada pemerintah pusat, hampir sekitar 23 bulan kemudian baru dananya turun. Setelah bantuan dana dari pemerintah pusat turun dan masuk ke kas daerah pada bulan Desember 2015, Vicky Lumentut mengatakan dirinya sudah bukan Walikota Manado lagi.

“Ketika dana bantuan dari pemerintah pusat turun dan masuk ke kas daerah pada bulan Desember 2015, saya sudah bukan Walikota manado. Saya  selesai Walikota Manado Tanggal 08 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2016 saya resmi dilantik kembali menjadi Walikota Manado.

“Tetapi sebelum dilantik sebagai Walikota Manado, semua pekerjaan sudah jalan dan kontraktual sudah selesai dilakukan. Jadi saya tinggal mengawal pekerjaan yang sudah dimulai,” terang Walikota Vicky Lumentut.

Dikatakan Vicky Lumetut, seingatnya ada sekitar 15 ribuan Kepala Keluarga (KK) yang dibantu Pemkot Manado, melalui dana APBD sebesar Rp 3,6 Juta untuk setiap KK yang terkena dampak bencana banjir bandang 15 Januar 2014. Serta ada sejumlah tiga ribu korban bencana banjir bandang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi masih ada lagi warga yang belum mendapatkan bantuan.

“ Untuk bantuan dari daerah sendiri seingat saya, ada sekitar 15 ribu KK yang mendapat bantuan Rp 3,6 Juta. Memang masih ada korban yang belum menerima bantuan  dari pemerintah pusat selain dari tiga ribu korban  yang telah menerima, tetapi sudah sempat diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Karena situasi dan kondisi kota manado saat itu sudah normal pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014, maka sudah tidak diturunkan lagi bantuan dari pemerintah pusat.

“Jadi yang menjadi persoalan  adalah dana hibah bantuan bencana dari Pemerintah Pusat,” jelas Walikota Vicky Lumentut.

Walikota Vicky Lumentut menegaskan, bahwa tidak ada dana bantuan dari pemerintah pusat yang didepositkan, semua dana yang ada sudah disalurkan kepada masyarakat.

“Semua dana bantuan Pemerintah Pusat untuk penanggulangan bencana banjir bandang 15 January 2014 sudah disalurkan, tidak ada yang didepositkan seperti informasi yang beredar ke tengah masyarakat. Dan semua telah tersalurkan,” pungkas  Lumentut.

(ONAl GAMPU )

You must be logged in to post a comment Login