Wabup RD Ikut Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama beberapa wakil kepala daerah di kegiatan kemendagri

Jakarta,Sulutlink.com – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama para Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota lainnya se- Indonesia, Angkatan II Tahun 2018, mengikuti kegiatan penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), senin (26/11/2018).

Kegiatan yang berlangsung 25-28 November 2018 mengangkat tema “Melalui Pembekalan Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya’’.

Acara ini diawali dengan laporan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, SH serta di hadiri oleh segenap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama terkait fungsi Kemendagri dan membangun hubungan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat.

Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan

Mendagri menekankan Pentingnya Sinergitas Ketua DPRD dengan Bupati/Walikota; Sinkronisasi pelaksanaan program Pemerintah Pusat dan Daerah; ketiga Keikutsertaan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memenuhi kegiatan Kementerian supaya dapat di atur dengan baik; dan Posisi Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Pemerintahan Kepala Daerah perlu bangun Komunikasi dengan Forkopimda dan Tokoh-tokoh masyarakat dan Agama.

“Bahkan Janji kampanye harus direalisasikan dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Program Daerah serta Perhatikan keberadaan Organisasi Masyarakat yang ada di daerah dan Masalah ketimpangan Sosial perlu di antisipasi bersama.” ucap Mendagri

Dijelaskan Mendagri mengenai ancaman dan tantangan mendasar yang harus di waspadai bersama yaitu ancaman terorisme dan radikalisme, bahaya narkoba, area rawan korupsi: perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa serta jual beli jabatan.

“Terkait pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi/Pelaksanaan Pilpres dan Legislatif, wajib disukseskan antara lain Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, lawan politik uang, serta pelaksanaan kampanye damai dan santun, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib Cuti Kampanye bila akan mengikuti Kampanye.”tegas Tjahjo Kumolo

Akhir sambutannya Mendagri menyampaikan bahwa “Kesuksesan Daerah bukan hanya diukur dengan selembar kertas dari BPK, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.(herdy)

You must be logged in to post a comment Login