WAGUB KANDOUW: Bangga SULUT Angka Kemiskinan Paling Rendah

DEPROV Sulutlink.com – Wagub Sulut Steven O.E Kandouw, buka RAKOR Penguatan Ekonomi Masyarakat, Jumat 12/4/2019

Rakor dihadiri jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh , Kepala Biro Kesra Sulut Kartika Devi Tanos.

Lewat sambutannya, Kandouw mengatakan Sulut menjadi provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya se Pulau Sulawesi di tengah tantangan yang terjadi di sejumlah sektor.”Sulut punya enam dari dua belas industri perikanan terbesar di Indonesia hampir semua hanya bisa beroperasi paling tinggi 20 persen dari kapasitas produksi karena suplainya tidak maksimal dilarang karena moratorium dari kementerian perikanan tapi kita patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi, kita paling rendah

Kata Kandouw, Peranan kepemimpinan Gubernur Sulut selama tiga tahun terakhir sektor pariwisata Sulut mengalami pertumbuhan pariwisata secara signifikan Se-Indonesia walaupun belum masuk kategori 10 destinasi unggulan di indonesia.

“Data memperlihatkan di tahun 2015 kita masih dua belas ribu kunjungan wisatawan dalam satu tahun, sekarang sudah berkisar 11.000 dalam sebulan kunjungan dan medepan bapak gubernur membuka airline baru untuk route dari kinibalu dan davao,” uangkap Kandouw.

Data BPS menyebutkan bahwa sumbangan dari sektotr pariwisata yang tadinya hanya empat persen di PDRP, sekarang sudah mencapai enam belas persen.

“Sudah waktunya cari terobosan baru untuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengkolaborasi pariwisata lokal wisdom kita yang belum tergarap dengan baik,” tutur Kandouw

Lanjut Kandouw, kebijakan pemerintah menggunakan goverment expenditure pertama output, outcome-nya jelas dan lebih utama suitinabel bisa terus langsung dirasakan oleh masyarakat.

Wagub Kandouw mengingatkan pentingnya koordinasi antara kabupaten/kota provinsi dan pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan baik dengan harapan melalui bapak gubrnur dana desa dari 1.7 triliun bisa meningkat menjadi 3 triliun .

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sonny Harry B Hamadi dalam arahannya ingin membentuk individu masyarakat menjadi mandiri melalui proses penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kegiatan yang ada.

“Tugas kita sebagai pemerintah adalah ingin menciptakan dan memungkinkan mereka berkembang melalui peran wirausaha dengan mudah sehingga mereka mampu untuk bangkit secara mandiri,” tuturnya.

Melalui penguatan ekonomi yang ditunjang oleh dana desa maka semakin besar harus jelas bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di desa.

” Penguatan ekonomi masyarakat di desa menjadi prioritas pembangunan desa berkelanjutan selama ini kita fokus melalui program prioritas pembangunan infrastruktur di 2019, kita dorong penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa,” ungkapnya

Kita yakin Sulut punya potensi yang besar untuk mengelola bumdes apalagi Sulut termasuk provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi. Melalui rakor ini yang turut di hadiri oleh seluruh kepala dinas dan kabupaten/kota ini, bisa menggali potensi dan berfikir bagaimana desa-nya mengalami kemajuan lebih cepat dan lebih cepat lagi,” tandas Hamadi (rilis HPS)

edit: Kta 09
April 12 2019

You must be logged in to post a comment Login