PRESIDEN: Pemerintah Serius Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia (RI)

DEPROV Sulutlink.com – Dilansir dari laman Setkab RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibukota negara Republik Indonesia (RI). Masalah ini, menurut Presiden, telah dibahas di internal pemerintah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detil baik dari sisi ekonomi, sosial politik, dan dari sisi lingkungan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) petang.

Dalam kesempatan tersebut Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 persen dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.

Padahal di pulau-pulau yang lain, lanjut Presiden seperti di Sumatera, dihuni 21 persen, di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 persen dan pulau-pulau yang lain yakni di Sulawesi baru 7 persen, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 persen.

“Oleh karena itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan hal ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” jelas Presiden.

Presiden menekankan, pert ama,bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.

Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan kembali, bahwa pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, Presiden berjanji akan mengkonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibukota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 3 (tiga) alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini, saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” jelas Presiden.

Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.

Tetapi Presiden, mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi, tetapi APBN tidak terbebani,” ungkap Presiden Jokowi.

Tampak hadir, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar.

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Ekuin Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.(sumber humas setkab)

Kta09
May 6 2019