web analytics

Ardiles Mewoh buka Rakor PDPB KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Se Sulut

Sulutlink. com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulut.

Rapat koordinasi PDPB ini dibuka langsung oleh ketua KPU Sulut Ardilles Mewoh, Selasa (26/10/21).

Dikatakan Mewoh saat membuka kegiatan, meskipun sifatnya non tahapan pemilihan, namun demikian prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih perlu diperhatikan.

“Bagaimana caranya agar supaya data-data yang terinput benar-benar valid,” tegas Mewoh.

Lanjutnya, terkait dengan penggunaan sistem informasi data pemilih berkelanjutan (Sidalihjut), “Mohon supaya kita lebih cermat dan detil dalam bekerja.”ungkapnya.

Mewoh pun berharap ke depan prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih bisa diaktualisasikan dalam pelaksanaan PDPB.”Jika saat pemutahiran berkelanjutan ini, kita bekerja cermat dan data yang terinput benar-benar valid maka hal tersebut akan sangat membantu disaat tahapan pemutahiran data pemilih pemilu dan pemilihan tahun 2024,” harapnya.

Sementara itu 1usai dibukanya Rapat koordinasi oleh Ketua KPU Sulut, Ardilles Mewoh, dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Y Tinangon.

Dalam arahannya Tinangon menyampaikan perihal pentingnya mengidentifikasi risiko dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerja pemutahiran data pemilih berkelanjutan.

Menurut Tinangon, PDPB sebagai amanat Undang-Undang Pemilu rentan dengan risiko, karena menuntut data yang akurat, apalagi terkait dengan hak politik konstitusional warga negara sebagai pemilih.

“Dalam konteks PDPB apalagi dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan atau Sidalihjut, maka risiko-risiko seperti data yang kurang, atau tidak terverifikasi dan tidak sinkron dengan DPT dapat menimbulkan dampak negatif, apalagi ketika informasi tersebut tersaji ke publik atau pemilih,” terang Tinangon.

Mengingat potensi risiko yang besar, maka Tinangon menyarankan perlunya langkah pengendalian berupa SOP serta sistem verifikasi atau quality control terhadap data pemilih yang akan diinput dalam Sidalihjut.

Tinangon juga mengingatkan peserta untuk memerhatikan tampilan website serta SOP untuk upload konten berita dalam website KPU Kabupaten/Kota.

Usai arahan Tinangon, Rakor dilanjutkan dengan dipimpin langsung Kadiv Perencanaan dan Data, Lanny Ointu. **/Karel.

About DeProS Red

Check Also

Terhitung 24 Desember Sampai 2 Januari Pemerintah Tetapkan PPKM Level 3

Minahasa Selatan, Sulutlink.com – Pemerintah telah menetapkan status PPKM Level 3 yang berlaku diseluruh Wilayah …