Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Jakarta, Sejumlah massa berbasis keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), kembali menggelar aksi pada 21 Februari 2017 di kawasan gedung DPR/ MPR, Jakarta. Dalam Aksinya kali ini, mereka menuntut pencopotan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama.
Terlihat dalam aksi ini, orasi langsung dipimpin oleh Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Seperti diketahui sebelumnya, Rizieq dikabarkan absen dari demonstrasi yang disebut sebagai aksi 212 jilid kedua itu. Pengacara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), Kapitra Ampera pun mengatakan FPI dan GNPF MUI secara kelembagaan yang tak ikut dalam aksi ini.
“Kita datang ke tempat ini hanya untuk menyampaikan aspirasi, Betul? Kita datang ke tempat ini bukan untuk berbuat anarkis,” dalam orasinya Rizieq.
Rizieq berorasi ketika sejumlah perwakilan pengunjuk rasa mengadakan dialog dengan anggota Komisi bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR. Sekjen Forum Umat Islam, Muhammad Al-Khaththath yang memimpin rombongan kembali menegaskan tuntutannya terkait kasus Ahok.
Dalam tuntutannya, mereka juga meminta agar Ahok ditahan. Al Khaththath mengatakan, jika tidak ditahan, Ahok akan berpotensi melakukan kesalahan yang sama.
Unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR berlangsung dalam waktu yang bersamaan dengan sidang dengan terdakwa Ahok di Pengadilan Jakarta Utara. Di dua titik itu terdapat unjuk rasa dan orasi. Uniknya, polisi menyebutkan orasi di dua tempat berbeda itu ternyata materinya sama.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan, mengatakan, orasi para demonstran di sidang Ahok sama seperti orasi dari massa peserta aksi 212 di depan Gedung DPR/MPR RI. “Sepertinya orasi yang di DPR itu terekam kemudian disampaikan di sini,” kata Iwan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, (21/2/2017) melalui Tribunnews.
Iwan mengatakan, tidak tahu pasti bagaimana cara para demonstran bisa membuat isi orasi di depan Gedung DPR/MPR RI dengan demo di sidang Ahok bisa sama. Namun, ia mengatakan telah mendapatkan informasi bahwa isi orasi tersebut memang sama.
Aksi 212 jilid kedua disebut kental dengan aroma politis. Rais Aam PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin telah meminta namanya tak dicatut dalam aksi 212 jilid II karena aksi itu bersifat politis.
“Saya berulang kali menyampaikan hal ini bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212. Karena demo itu sangat politis,” kata Ma’ruf melalui Detikcom.
Alasan politis itu pula yang menyebabkan sejumlah organisasi massa tak ikut dalam aksi 212. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, misalnya, dengan tegas menyatakan tak ikut dalam gerakan itu secara kelembagaan.
Tudingan aksi politis itu dibantah Forum Umat Islam. Koordinator Aksi 212 Jilid II Bernard Abdul Jabbar memastikan aksi 212 tidak ada muatan politik meski tuntutannya meminta agar Ahok diberhentikan dan lokasi demonstrasi pun di depan gedung lembaga politik DPR/MPR.
“Ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI, karena yang hadir tidak hanya dari Jakarta saja, tapi dari luar Jakarta juga banyak,” ujar Koordinator Aksi 212 Jilid II Bernard Abdul Jabbar, seperti yang dilansir dari Liputan6.com.
