Jakarta,Sulutlink.com-Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Christiany Euginia Paruntu SE.D.Min di wakili Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Ir Decky Keintjem SE.MM menghadiri pembukaan Musrenbangnas 2018 Acara dilaksanakan di Puri Agung Ballroom, hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta dan dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
Untuk Provinsi Sulut Olly Dondokambey SE wakili oleh Wakil Gubernur Steven Kandou dan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dan dihadiri oleh sejumlah Bupati dan Walikota se-Sulut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perencanaan pembangunan yang dilakukan pusat dan daerah belum terintegrasi dengan baik. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kepala Negara pun meminta sinkronisasi pembangunan bisa diperbaiki.
Jokowi mencontohkan, ada lebih dari 30 pembangunan pelabuhan yang ternyata tidak ada jalannya. Kemudian, ada pembangunan waduk belum ada irigasinya.
“Ini belum sinkron, coba lakukan bersama-sama lakukan perencanaan fokus. Bolak-balik sudah saya sampaikan, orientasi pada proyek harus ada fokus dan skala prioritas di setiap provinsi dan kota,” tuturnya.
Menurut dia, sinkronisasi pengerjaan proyek pusat dan daerah salah satu upaya memaksimalkan waktu. Di mana waktu sekarang ini dianggap sebagai komoditas termahal di dunia.
“Masa saya temukan ada museum di tengah hutan. Oleh sebab itu semua jangan dibuat ruwet, disederhanakan supaya semua cepat dan cepat. Jangan buang-buang waktu dan ada sinkronisasi pusat dan daerah,” tuturnya.
Selain itu, kata Jokowi, dalam pengerjaan proyek jangan melulu andalkan keterbatasan APBN. Harus lebih kreatif mencari skema pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Jangan gunakan APBN saja, bisa gunakan Public Private Partnership, ada sekuritisasi, ada limited concession scheme, gunakan itu,” tuturnya.
Sementara itu dalam keterangan resminya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam RKP 2019 pemerintah mencanangkan lima prioritas nasional dan 24 program prioritas.
Program prioritas itu direncanakan hingga tingkat proyek provinsi, kabupaten, dan kota. Dia juga menegaskan bahwa setiap perubahan atau revisi proyek prioritas harus mendapat persetujuan Bappenas.
“Sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan,” ucap Bambang.
Wagub Sulut Steven Kandou disela-sela pembukaan itu mengatakan bahwa Murenbangnas ini sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Untuk itu kata Steven kiranya para Bupati Walikota dan pererangkat daerah di Sulawesi Utara untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2019.
“Ciptakan program tepat sasaran sesuai dengan prioritas nasional dan pemerintah kabupaten kota tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program bisa berjalan lancar.”tandasnya.
Hadir dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2018 Para Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota se- Indonesia.(Nando)