Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Sulutlink.com – Manado, Sebagai langkah untuk memperkuat sinergitas pengelolaan pembangunan di Sulawesi Utara (Sulut), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan rapat pembahasan program prioritas nasional, program dukungan daerah serta program prioritas daerah dalam pencapaian target prioritas nasional. Kegiatan itu dipimpin Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS di Swiss Bellhotel, Senin (6/3/2017) sore.
Untuk diketahui, sebanyak enam proyek strategis yang dibangun di Bumi melambai ini. Keenam proyek tersebut adalah pembangunan infrastruktur tol Manado-Bitung, jalan penghubung Manado-Gotontalo serta pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas “Bitung International Hub Port”.
Sementara itu, tiga proyek lainnya yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Kota Bitung/Kabupaten Minahasa Utara, pembangunan bendungan multifungsi Kuwil, Kabupaten Minahasa Utara dan bendungan lolak di kabupaten Bolaang Mongondow.
Keenam proyek strategis nasional ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Selain enam proyek strategis terdapat juga tujuh program prioritas yang dibangun di Sulut, yaitu pembangunan Bandara Sam Ratulangi, pembangunan jalur kereta api Manado-Bitung, pembangunan kawasan pariwisata Likupang, pembangunan trem dalam Kota Manado, Manado outer ringroad 3 (Winangun-Malalayang), pembangunan TPA regional di Kabupaten Minahasa Utara dan pembangunan bendungan sawangan di Kabupaten Minahasa.
Sekdaprov Edwin Silangen diselah-selah memimpin rapat mengatakan bahwa kesuksesan dari proyek dan program prioritas Nasional ini tergantung pada setiap tahapan yang dilaksanakan. “Karena sangat dipahami, bahwa dalam era sekarang ini, perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan,” ujarnya.
Silangen menjelaskan keberhasilan proyek di Sulut harus ditunjang dengan berbagai sumber daya optimal, termasuk aplikasi e-planning. “Agar semua penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat tersistem dan sesuai dengan aturan yang ada,” paparnya.
E-planning adalah sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai sehingga mampu menyajikan analisa yang informatif nantinya.
Rapat itu turut pula dihadiri perwakilan dari kabupaten dan kota se- Sulawesi Utara. (bjl)
