web analytics

BERTY KAPOJOS HADIRKAN BSW I BPN STAKEHOLDER TERKAIT PROYEK BENDUNGAN KUWIL MINUT


Manado, sulutlink.com – Pantauan media Sulutlink.com, pada Senin (3/10/22) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulut dengan pihak keluarga selaku ahli waris Sumeysey terkait pembayaran uang ganti rugi proyek pembangunan Bendungan Kuwil di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut) terungkap, dan diduga terjadi kesalahan bayar. Ada kemungkinan jika ini terbukti bisa cacat hukum sehingga akan di konsultasikan lagi dengan Kejaksaan.

Rapat Dengar Pendapat menghadirkan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Komang Sudana, Kepala BPN/ATR Minahasa Utara Jefree Supit.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos didampingi anggota legislator lainnya, Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Toni Supit dan Kordinator Komisi III James Arthur Kojongian.

Terangkat saat pembacaan surat kuasa hukum ahli waris Sumeisey, James Tuwo yang mengklaim lahan milik kliennya terimbas proyak Bendungan Kuwil namun diduga ada kesalahan bayar ganti rugi, dimana justru dibayarkan pihak BWS ke pihak lain. Tuwo juga menduga ada pemalsuan surat kepemilikan sehingga kliennya kehilangan hak kepemilikan tanah.

“Rekayasa ini mengakibatkan keluarga Sumeisey tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi, karena tanah yang diklaim sudah terdaftar atas nama orang lain, yakni Yopie Karundeng dan Christian Aguw,” tutur James Tuwo.

Ia menegaskan, dugaan adanya rekayasa tersebut dilakukan oknum di instansi terkait. Akibat dari perbuatan oknum tersebut, proses ganti rugi lahan kliennya tidak dibayarkan.

“Kami minta Balai Sungai Wilayah I segera melakukan pembayaran terhadap ahli waris Sumeisey karena memilki dokumen kepemilikan lahan yang digusur untuk proyek Kuwil,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Sungai Wilayah Sulawesi I Komang Sudana mengatakan bahwa pada intinya hasil pelaksanaan pengadaan tanah yaitu berupa data validasi yang diserahkan ke Balai itu yang ditindaklanjuti. Kalaupun ada persoalan sengketa masalah tanah harus melalui jalur hukum yang ada.

“Dalam rapat pertemuan ini juga telah disampaikan masalah lahan ini, sudah masuk ke Kejaksaan nanti kita tinggal lihat saja ke depannya,” imbuh Sudana.

Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos saat memimpin rapat dengar pendapat berujar, belum ada keputusan terkait dugaan salah bayar uang ganti rugi. Namun komisi III berencana akan memanggil Kejaksaan.” ujar Kapojos.

“Setelah kami mendengarkan pendapat belum mendapatkan solusi. Ada usulan terakhir kalau bisa dihadirkan Kejaksaan,” sambung Berty.

” apabila dugaan salah bayar itu terbukti. Maka itu cacat hukum karena membayar bukan pada pemiliknya. Kalau melihat itu cacat hukum. Karena mereka cacat hukum karena membayar pada bukan pemilik yang salah,” tukas Kapojos.

Namun pihak Balai mengkonfirmasi bahwa jika terjadi salah bayar, penerima dana tersebut harus mengembalikan ketika ada keputusan pengadilan.

“Kami juga akan melihat alasan hak apa yang diberikan, sehingga BPN bisa melakukan pembayaran kepada Yopi Karundeng dan Chritian Agu,” ujarnya.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi I akan menempuh jalur hukum  guna menyelesaikan persoalan lahan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulut yang masih diduduki warga.

“Untuk tanah yang sementara dibangun bendungan,  secara luas total sudah selesai karena telah dilakukan penyerahan dari BPN/ATR ke kami, hanya saja, walaupun secara administrasi dan prosedurnya sudah dilakukan namun dalam praktiknya masih ada lahan yang diduduki dan dijadikan tempat usaha warung,” tutur Sudana.

“Pada jalan masuk ada tanah yang diklaim masyarakat dan dibangun warung. Nah, kami akan melaporkan ini kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan,” ujarnya.

Persoalan menduduki tanah yang sudah dibebaskan ini, menurut dia, sudah dikomunikasikan dengan pihak kejaksaan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulut.

“Kami akan ke polda untuk melaporkan tindakan penyerobotan tanah ini, semua tanah untuk pembangunan bendungan sudah dibayar,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemerintah menyediakan anggaran pembebasan lahan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan.

“Sudah terserap semua sekitar Rp198 miliar, tanah yang dibebaskan seluas 281 hektare,” sebutnya.

Penyelesaian pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan terus dipacu Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PUPR) setelah di-groundbreaking pada tahun 2016. **/editor: Karel.

About DeProS Red

Check Also

Apel Akbar Panji Yosua, James Sumendap SH. MH Sampaikan Olly Dondokambey Sebagai Kaisar Panji Yosua

Mitra – sulutlink.com – Apel Raya Panji Yosua – Panglima Panji Yosua Pria Kaum Bapa …