Bitung: Anggaran Publik Mengalahkan Anggaran Belanja Pegawai

BITUNG – Pertama kalinya dalam sejarah APBD Kota Bitung, anggaran publik mengalahkan anggaran belanja pegawai.

Wali Kota Bitung, Max Lomban, membeber, anggaran publik pada APBD 2017 mencapai 60 persen, sedang anggaran pegawai hanya 40 persen.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah, anggaran belanja publik mengalahkan anggaran pegawai,” kata Lomban pada sidang paripurna Ranperda APBD tahun anggaran 2017 Kota Bitung, Senin (21/11).

Beragam reaksi diperlihatkan hadirin yang terdiri dari anggota dewan dan pejabat. Para anggota dewan terpengarah, antara takjub dan terkejut. Sementara sejumlah pejabat terlihat menggaruk kepala.

Dikatakan Lomban, keputusan tersebut diambil untuk mewujudkan pemerintahan prorakyat seperti janji kampanye mereka. Kata Lomban, bukan hal mudah menyusun anggaran prorakyat.

“Harus dikalkulasi dengan baik, butuh kecermatan yang luar biasa, kadang kita kerja sampai larut malam untuk menyusun ini,” kata dia.

Dikatakan Lomban, pihaknya memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan serta infrastruktur.
Khusus infrastruktur, beber dia, berhubungan erat dengan pariwisata. “Semua objek wisata akan kita tata, kita bangun jalannya,” kata dia.

Lomban mengatakan, pembangunan insfrastruktur pariwisata masif akan terjadi di pulau Lembeh. Akan dibangun sejumlah unit resting area kelas bintang lima di sana serta pembangunan jalan baru serta perluasan jalan yang ada.

“Anggaran untuk pulau Lembeh juga berasal dari APBN, yakni Kementerian PUPR,” kata dia. Lomban menargetkan pulau Lembeh akan jadi destinasi wisata kelas dunia.

Ia mengaku sudah menyiapkan maket pembangunan wisata untuk pulau itu.Di bidang pendidikan, ungkap Lomban, ada program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang menopang BOS. Juga diprogramkan bantuan untuk siswa putus sekolah.

“Kita juga punya program pengadaan mebel agar supaya sekolah tidak lagi melakukan pungli,” kata dia.

Lomban memprogramkan Jamkesda yang mencakup 25 ribu peserta termasuk para lansia.
Dengan begitu, ujar Lomban, sudah 80 ribu orang yang tercakup layanan kesehatan.

“Sebelumnya ada 50 ribuan orang masuk Jamkesmas,” kata dia. Lomban mengaku tak khawatir pengurangan belanja pegawai bakal berpengaruh pada layanan publik. Sebaliknya, ia hakul yakin pelayanan publik justru semakin baik.

Gebrakan Lomban tersebut mendapat dukungan dari para anggota Dewan. Semua fraksi memberi apresiasi terhadap upaya Lomban tersebut.
Tak seperti biasanya, paripurna tersebut minim catatan. “Ini harus diberi apresiasi,” kata Stenly Pangalila, wakil dari PKPI.

Senada diungkapkan wakil dari Partai Demokrat Ronny Bohang. “Kita harus fair, ini adalah sesuatu yang patut dipuji,” kata dia.
Sementara Wakil dari Golkar Luther meminta pemerintah betul mewujudkan postur anggaran yang prorakyat.

Turunkan pajak Lomban tak henti menghadirkan kejutan pada paripurna tersebut. Setelah mengejutkan hadirin dengan merancang anggaran prorakyat, dia kembali membuat kejutan dengan menyebut ingin mengikuti Presiden AS terpilih Donald Trump.

Dia mengaku ingin mengikuti cara Presiden AS terpilih Donald Trump dalam mengurus pajak tanah serta kepemilikan.

Lomban ingin menerapkan pajak tinggi kepada orang yang berada, sebaliknya meringankan pajak bagi warga miskin. “Jadi mirip Trumplah,” kata dia sambil tertawa.

Menurut dia, cara tersebut sangat fair juga menguntungkan. Lomban mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah pihak yang menerapkan harga ganti rugi lahan tol yang kelewat tinggi, jauh di atas harga NJOP. “Ini memprihatinkan,” kata dia.