web analytics

BP2MI Teken MoU dengan Pemkot Manado, Rhamdani: Mereka PMI Pahlawan Devisa di Sektor Pariwisata

Wawancara Kepala BP2MI Benny Rhamdani

Manado  sulutlink.com – Usai  Penandatanganan  MOU kerjasama BP2MI dengan Pemkot Manado, sambutan Kepala BP2MI  Benny Rhamdani, Selasa (22/6/2021) di ruang Serba Guna Pemkot Manado,  mengatakan  Kerjasama dengan BP2MI telah dilakukan sebelumnya: Talaud, Sangihe Kepulauan, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Palu, Kota Padang, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Bandung, Morowali Utara.

Benny Rhamdani menuturkan pada saat kami dilantik sebagai Kepala BP2MI pada tanggal 15 April 2020 di Istana Negara Jakarta, bahwa presiden JOKOWI  memberikan amanat yang jelas yaitu untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BP2MI mengubah paradigma pelayanan, bahwa kita adalah pelayanan bagi PMI dan keluarga, dan PMI berhak diperlakukan warga negara VVIP, berhak mendapat perlakuan hormat negara,” ucap Rhamdany.

Menurutnya  sebagai pembanding bahwa PMI menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas 159,7 T dan tidak kalah dengan sumbangan sektor pariwisata atau setara 7% APBN; Untuk itu dalam mewujudkan amanat Presiden kami merumuskan 9 program prioritas yaitu;

Pertama, Pemberantasan Mafia Penempatan Ilegal PMI ke Luar Negeri,

Kedua, Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

Ketiga, Menjadikan PMI Sebagai Warga VVIP (Very Very Important Person) dengan memberikan pelayanan dan pelindungan maksimal,

Keempat,  Modernisasi Sistem Pendataan Secara Terintegrasi,

Kelima,  Pembebasan Biaya Penempatan,

Keenam, Pembenahan Tata Kelola Penempatan PMI Sea-Based (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran),

Ketujuh,  Penguatan Skema Penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional,

Kedelapan, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial bagi PMI dan keluarganya di dalam dan luar negeri, 

Peningkatan Sinergi dan Koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI,” ungapnya.

Lanjut ditambahkannya, bahwa sebagai wujud perlakuan hormat, BP2MI membangun lounge khusus PMI di Bandara Soekarno Hatta, untuk  jalur cepat (fast track) dan helpdesk (pusat layanan informasi) tandasnya.

“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Manado yang mengadakan MoU dengan BP2MI dan menjadi kota ke 12,” tandas Rhamdani.

Menurut Benny, mengapa kerjasama ini penting ?  Pasalnya, Pelindungan PMI yang diamanahkan UU 18/2017, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pusat namun juga daerah dan Pemerintah Desa (Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).  

Selain itu,  kerjasama ini juga penting untuk membantu menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional untuk dapat bekerja ke luar negeri,” jelas Rhamdani.

Berikut  perkembangan program kerja BP2MI menurur  UU No. 18/2017 sudah diundangkan sejak 22 November 2017, artinya, sudah 3 tahun 7 bulan. Namun, belum banyak Pemda yang menyadari adanya kewajiban yang diamanahkan dalam UU tersebut,” kata Benny.

Sesuai data BP2MI sejak  melakukan sosialisasi secara masif ke 23 provinsi kantong PMI,  sudah dilakukan di 10 Provinsi, dan  terakhir  kemarin 14 Juni 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan,” ungkap Benny.

Berikut Total Penempatan PMI dari Sulawesi Utara: Penempatan PMI Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun;
2017 : 462 PMI;
2018 : 511 PMI;
2019 : 604 PMI;
2020 : 316 PMI; (pandemi)
Januari sampai dengan  31 Mei 2021 : 74 (pandemi)

Penempatan PMI Kota Manado:
2017 : 97 PMI
2018: 97 PMI
2019 : 108 PMI
2020 : 60 PMI (pandemi)
Januari sampai dengan  31 Mei 2021: 11 (pandemi)

Terbanyak ke negara Hong Kong, Japan, Malaysia, Papua New Guinea, Saudi Arabia, Singapura, Solomon Islands, Taiwan; dimana didominasi oleh sektor pekerjaan sebagai Caregiver, Drivers, Fisherman, Heavy Equipment Operator, House Maid, Housekeepers/Plrt, Plantation Worker, Worker.

Kasus-kasus terbanyak didominasi oleh:  PMI gagal berangkat
Meninggal dunia di negara tujuan;
Sakit; PMI sakit di penampungan
Pekerjaan tidak sesuai PK,  PMI Ingin Dipulangkan,

Gaji tidak dibayar,  PMI sakit/rawat inap,  Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MIS.

Peluang kerja di Jepang dan Korea, dimana  kedua negara tersebut memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing yang baik, memiliki tingkat standar gaji yang tinggi sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para PMI disana.

Rata-rata penempatan ke Korea setiap tahun dari tahun dari sebelum Covid sebanyak 6.921 (2018) dan 6.201 (2019), bahkan sebelum lockdown awal 2020 hingga Maret tahun lalu masih tercatat 641 PMI. 

Penempatan ke Korea ini memiliki prospek yang luar biasa, dimana untuk jabatan Perawat dan Caregiver (pengasuh lansia) memiliki gaji yang cukup besar, yakni mencapai 22 juta sampai 27 juta, dengan kontrak kerja 5 tahun.

Demikian juga di Jepang dengan gaji kisaran 23 sampai dengan 30 juta.  Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita, apalagi tingkat pelindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minimum.

Diakhir sambutannya,  Rhamdani berharap,  Upaya BP2MI dalam mendorong pembebasan biaya penempatan (implementasi Perban 09/2020); sesuai rapat koordinasi terbatas dengan Pemda (sudah ada 18 Pemda yang menganggarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja dan 22  P3MI yang membebaskan biaya untuk penempatan);

BP2MI mendorong perubahan Permenko Perekonomian yang mengatur Pedoman Pelaksanaan KUR dengan beberapa point:
KUR Penempatan PMI dengan bunga 3%; KUR diterima langsung oleh PMI tanpa melalui pola linkage lewat koperasi dan Lembaga multifinance; Plafon KUR lebih dari 100 juta, kerjasama dengan BNI untuk program BNI Flexi

” Semoga niat baik kita untuk melayani para pahlawan devisa tidak pernah luntur terbentur kepentingan yang tidak berpihak kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya,” pungkas Benny Rhamdani.

Hadir langsung dalam gelar MOU, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Wawali Manado Richard Sualang, Para Pejabat dilingkup Pemda Kota Manado, Pejabat Plt, Deputi dan Direktur di lingkungan BP2MI, Kepala UPT BP2MI Manado   Hendra Makalalag,  dan Seluruh Kepala UPT  yang mengikuti secara virtual. **/adm.2.SL

About DeProS Red

Check Also

Gelar Agenda DPRD Sulut Dilakukan Secara Virtual, Kawatu: Petugas Setiap Agenda Wajib Swab Antigen

Manado, Sulutlink.com – Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu mengatakan, memperhatikan kondisi Daerah Provinsi Sulawesi Utara …