Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Mitra. Sulutlink.com. Pertarungan politik di ajang pemilihan umum (pemilu) 2019 kans menyeret keterlibatan berbagai kalangan. Teranyar, kondisi ini dikhawatikan ikut merembet masuk ke tatanan birokrasi. Di Minahasa, warning dilayangkan lembaga pengawas pemilu bahkan top eksekutif. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menyambut Pemilu 2019 kembali dipertegas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal ini. Intinya kalangan ASN kami ingatkan dalam tahapan Pemilu untuk menjaga netralitasnya,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa Tenggara Yobby Longkutoy.
Bahkan menurut lonkutoy, jika ada yang mengabaikan hal tersebut maka pihaknya tak segan untuk menindak tegas. Apalagi ada aturan jelas mengenai itu termasuk sanksinya. “Ingat, kami tak main-main dalam penegakan aturan,” tegasnya.
Selain menyampaikan hal tersebut, Bawaslu juga melaporkan lembaga itu kepada pemerintah daerah. Termasuk melakukan koordinasi soal fasilitas untuk digunakan oleh pihaknya sebagai kantor.
“Pada prinsipnya koordinasi antar lembaga sangat sebagai mitra kerja sangat penting,” tandas Umboh.
Gaung bersambut. Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,SH (JS) pun ikut mengingatkan jajaran Pemkab Minahasa Tenggara agar tidak berpolitik praktis dan tetap menjaga netralitas serta menciptakan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu, Bupati meminta seluruh jajarannya agar tetap memperhatikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Tahun ini sampai tahun merupakan tahun politik, jadi saya berharap ASN Minahasa menaati aturan untuk tidak ikut dalam kampanye atau hal lain yang berkaitan dengan partai politik. Sanksinya jelas dan tegas sesuai aturan perundang-undangan,” lugas JS.
Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, ASN diminta untuk memberikan teladan dalam menciptakan suasana yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. “Kalau soal perbedaan pilihan itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa yaitu ketika kita dapat duduk bersama walau berbeda pilihan,” pesan Bupati.
Untuk itu Bupati berharap ASN tetap menjaga netralitas dalam semua tahapan yang berlaku dalam momentum pesta demokrasi lima tahunan itu. “Aturannya sudah jelas, tinggal bagaimana komitmen kita semua untuk menaatinya,” tegasnya.
Di sisi lain, situasi politik di Minahasa Tenggara diharapkan tidak mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Semua instansi pemerintahan khususnya yang menjadi sentra pelayanan masyarakat diharapkan memberikan pelayanan secara merata dan tanpa ada kepentingan tertentu.
“Sudah menjadi kewajiban bagi semua ASN untuk tetap mengedepankan profesionalitas dan loyalitas agar mampu menyuguhkan pelayanan prima bagi masyarakat,” tandas Bupati.
(Rusli.m)
