web analytics

Calon Kepsek Ikut Assesment, Kandouw : Jika Ada Praktik Pungli Segera Lapor !

Wagub Sulut Bersama ratusan Calon Kepsek
Wagub Sulut Bersama ratusan Calon Kepsek

 

Sulutlink.Com, Manado – Proses Assesment calon kepala SMA/SMK/SLB se-Sulawesi Utara harus bebas dari suap dan pungutan liar (Pungli). Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw saat membuka kegiatan Assesment Calon Kepala SMA/SMK/SLB Se Sulut di Aula Bandiklat Maumbi, Senin (29/5/2017) pagi.

“Tidak boleh ada praktik pungli. Bapak Gubernur juga menegaskan tidak ada biaya satu rupiah pun yang dikeluarkan peserta selama proses assesment ini. Kalau ada yang minta-minta atau pungli segera lapor!,” tegasnya di hadapan peserta assesment.

Pelaksanaan assesment yang bersih dan transparan dikatakan Kandouw sebagai syarat penting untuk memajukan dunia pendidikan di Sulut. Nantinya dari 365 peserta akan bersaing meraih 204 posisi kepala sekolah.

Lebih jauh, Kandouw menjelaskan, penanganan assesment calon kepala SMA/SMK/SLB oleh Pemprov Sulut telah diatur Undang-Undang. “Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk SMA/SMK itu sudah di Pemprov. Kami pasti menanganinya seoptimal mungkin,’’ bebernya.

Oleh sebab itu, Wagub Kandouw meminta seluruh kepala sekolah yang nantinya berhasil melewati assesment agar tidak cepat berpuas diri. Jika tidak mencapai target yang sudah ditetapkan maka kepala sekolah bersangkutan bakal diganti.

“Kepala sekolah yang lulus tes tetap harus memberikan kinerja yang maksimal. Seluruh kepala sekolah akan dievaluasi setelah enam bulan menjabat,” imbuhnya.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin H. Silangen, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat John Palandung, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Femmy M. Suluh, Kepala Bandiklat Jeffry Senduk dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Gemmy Kawatu (ian)

About Redaksi

Check Also

Reses II Tahun 2022 Novita Rewah Kumpul Warga di Desa Amongena Dua Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa

Sulutlink.com – Reses II Tahun 2022 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara …