web analytics

Diduga Lakukan Pungutan Liar Retribusi Parkir, Komisi I DPRD Panggil Dinas Perhubungan Mitra

Minahasa Tenggara, Sulutlink.com – Diduga melakukan penagihan uang parkiran yang tidak jelas disetor kemana oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Komisi I DPRD Kabupaten Mitra memanggil dinas terkait mengenai dugaan persoalan retribusi parkir. Bertempat di ruang Rapat DPRD, Senin 19 Juli 2021.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mitra Artly Kountur S.Sos disaat di temui awak media mengatakan, pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Mitra terkait penarikan retribusi lahan parkir di pasar Tombatu.

“Saya kebetulan melewati di depan pasar Tombatu, saya melihat ada petugas dari Dishub melakukan penarikan retribusi parkir namun tidak memegang karcis. Jadi kami disini menanyakan terkait hal tersebut,” ujar Kountur.

Dijelaskan lebih lanjut oleh lelaki dikenal sangat tegas tersebut, dimana Dishub Mitra tak memiliki karcis retribusi parkiran namun uangnya tidak tahu disetor kemana.

“Kalaupun tidak ada karcis, jangan lakukan penarikan retribusi. Karena yang anda setor itu ke keuangan atau ke bidang pendapatan berdasarkan karcis yang dikeluarkan. Namun ketika ditanyakan ke Kepala Dinas Perhubungan iapun menyampaikan bahwa ada kehabisan karcis,” tutur Kountur.

Iapun menambahkan, sebetulnya dengan terjadi hal demikian, seharusnya kadis ada perencanaan terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan salah satu anggota Komisi I DPRD Heidy Tumbelaka, bulan ini kita butuh karcis kelas A, B sekian.

“Namun menurut Kepala Dinas sendiri, sudah disampaikan ke bidang pendapatan tapi belum dicetak. Maka hal tersebut kami akan rekomendasi membuat RDP komisi gabungan dengan mengundang keuangan terlebih khusus bidang pendapatan,” ucap Kountur.

Ditambahkannya, ternyata hal tersebut bukan saja di Dinas Perhubungan termasuk dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

“Kalau ditanyakan apakah ada indikasi pungli yang terjadi di Dinas Perhubungan, kalau dikatakan pungli dipastikan ia. Karena anda tak memiliki karcis namun masih saja ditaggih distribusi kepada masyarakat,” tegas Kountur.

Di akhir penyampaian, iapun mengatakan, legalitas penarikan retribusi itukan harus memiliki karcis.

“Masalahnya mereka sudah lakukan penarikan tetapi tidak memiliki karcis, itukan pungli,” tutupnya.

Di saat dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Desten Katiandagho kepada awak media mengakui hal tersebut.

“Jadi yang dipermasalahkan DPRD, karena ada keterlambatan dari pembuatan karcis dari Badan Keuangan. Sementara untuk target PAD kami sudah capai,” singkatnya terburu-buru.

(Rusli.m)

About Redaksi 2

Check Also

Gelar Agenda DPRD Sulut Dilakukan Secara Virtual, Kawatu: Petugas Setiap Agenda Wajib Swab Antigen

Manado, Sulutlink.com – Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu mengatakan, memperhatikan kondisi Daerah Provinsi Sulawesi Utara …

Leave a Reply