Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Manado, Sulutlink.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Andrei Anggouw pada kegiatan rapat paripurna, Senin (5/11/2018) membacakan surat masuk nomor 14 tanggal 2 November 2018, tentang perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Fraksi Restorasi Nurani Keadilan (FRNK).
Diketahui pada surat masuk yang dibacakan oleh Andrei Anggouw menyatakan Felly Runtuwene Partai Nasdem yang sebelumnya menjabat Ketua FRNK, kini digantikan oleh Bart Yosephus Kalalo Senduk PKPI.
Sontak saja pembacaan surat masuk perubahan AKD di FRNK mendapat sanggahan dari anggota DPRD Sulut Felly Runtuwene, yang mempertanyakan legalitas surat yang ditandatangani oleh Sekretaris FRNK Noldy Lamalo.
“Kalau itu surat yang masuk ditandatangani oleh Sekretaris fraksi menyangkut pergantian, pertanyaannya untuk PKPI sendiri, karena mungkin pimpinan sudah menerima surat pertanggal 5 September 2018 dari PKPI, karena sudah mengirimkan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulut. Kemudian tanggal 15 Oktober 2018, Ketua DPRD Sulut mengeluarkan surat untuk permintaan kelengkapan administrasi ke KPU dan kemudian dari KPU membalas suratnya tanggal 26 Oktober 2018. Satu berkas yang diberikan bunyi suratnya adalah PAW dari PKPI kepada Ketua DPRD. Kemudian saya dari FRNK yang didalamnya ada PKPI, Hanura dan Nasdem menerima surat yang ditandatangani oleh DPN PKPI, perihal pemberitahuan PAW atas nama yang bersangkutan. Jadi saya rasakan surat yang dibacakan adalah ilegal,”tegas Felly Runtuwene.
Sementara itu Sekretaris FRNK Noldy Lamalo mengatakan, FRNK terdiri dari 3 partai dan sebelum dibentuk ada kesepakatan dua anggota fraksi bergantian untuk jabatan Ketua.
Dijelaskannya, yang pertama Nasdem dan kedua PKPI serta kesepakatan ini ditandatangani koordinator fraksi Marthen Manopo yaitu 2,5 tahun harus ada pergantian.
Dia juga menegaskan, bahwa pergantian pimpinan fraksi ini tidak ilegal harus sesuai kesepakatan pertama. (JoTam)
