Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
On July 2 2021
Manado, sulutlink.com – DPRD Sulut gelar Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, hari Rabu, 30 Juni 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Terpantau pembukaan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andy Silangen, Sp.B, KBD.
Hadir dalam rapat peripurna, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulawesi Urara Steven O.E. Kandouw, Pimpinan, Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Para Tenaga Ahli Fraksi, Tim Ahli DPRD, Wartawan Media Cetak, Online, Elektronik serta undangan lainnya.
Ketua DPRD mengawali dengan sambutannya, atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan simpati dan dukacita mendalam, atas berpulangnya Anggota DPRD Provinsi Sulut Periode Tahun 2009- 2014 dan Periode Tahun 2014-2019, Almarhum Teddy Kumaat, SE, kiranya Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang dan kepada kita sekalian diberikan kekuatan untuk melanjutkan karya bakti almarhum,” ucap Silangen.
Juga Ketua DPRD Sulut Andy Silangen, ikut mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Pengurus Koni Sulut Periode 2021-2025 Wakil Gubernur Drs.Steven O. E. Kandouw dipercayakan sebagai Ketua, semoga dengan kepemimpinan yang baru dapat meningkatkan prestasi olah raga di sulut, menarik animo generasi milenial untuk terus mencetak prestasi olah raga mengharumkan nama sulut baik tingkat Nasional maupun Internasional, dan juga akan muncul bibit-bibit baru atlit yang berprestasi harus diberi perhatian pemerintah daerah melalui KONI SULUT,” harap Silangen.
Disisi lain Ketua DPRD Sulut sangat menghargai dan memberi penghargaan karena sulut memiliki sosok Gubernur dan Wakil Gubernur karena dedikasinya yang tinggi untuk masyarakat NYIUR MELAMBAI, kembali menerima penghargaan REI AWARD Tahun 2021 sebagai Tokoh Pembangunan Sulut.
Sulut dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 % masuk 5 besar pertumbuhan Ekonomi Se-Indonesia yang menunjukan pengendalian inflasi bermuara meningkatnya daya beli masyarakat.
“Tentunya tidak lepas kerjasama serta komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas Silangen.
Selain itu lanjut Ketua DPRD, Sulut mengapresiasi keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur atas kinerjanya dalam penanggulangan covid-19 dan DPRD terus dukung bersama melalui Optimalisasi pemberian vaksin kepada seluruh komponen masyarakat serta memantau langsung pemberian vaksin bersinergi dengan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sulawesj Utara,” ungkap Silangen.
Ketua Dewan selanjutnya mengatakan, pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulut telah selesai dan hari ini rapat paripurna pembicaraan tingkat II, dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil Badan Anggaran DPRD untuk pengambilan keputusan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020,” tandasnya.
Laporan hasil Badan Anggaran dibacakan oleh Anggota Banggar Amir Liputo, berikut beberapa catatan berupa usul dan masukan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi sulawesi utara sebagai berikut:
” Pertama, DPRD Sulawesi Utara mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulut antara lain pada tahun 2020 meski diperhadapkan adanya pandemi covid-19, sektor Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 mampu terealisasi sekalipun berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan,” kata Liputo.
Atas nama Lembaga DPRD Sulut, kami mengapresiasi yang tinggi atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai yang ke 7 kali berturut-turut.
“Adapun yang harus terus mendapat perhatian seperti bidang pendidikan; pemerintah Provinsi Sulut agar bisa memperhatikan pengelolaan dana BOS serta gaji Tenaga Harian Lepas (THL), program-program kerja yang mendapat penghargaan oleh BPK RI kiranya dapat dipertahankan.
Disarankan agar sisa anggaran pembiayaan di tahun anggaran 2020 dapat diperbaiki guna memperkuat penggunaan secara cermat dan tepat sasaran, dan efisien dari segi prioritas kebutuhan dan perhitungan teknis guna menghindari adanya silpa yang terkesan cukup besar,” tutur Liputo
Selain itu juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar secepatnya menyelesaikan aset-aset milik pemerintah dapat memperoleh status hukum yang jelas. Perlu di evaluasi kembali aset yang bergerak dan tidak bergerak maupun tidak bergerak yang terus berinovasi.
” demikian pula pendapatan asli daerah dan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata untuk mendongkrak pendapatan daerah sekaligus mampu mengadaptasi terhadap keadaan konflik yang sedang melanda beberapa yang terlambat pembayarannya seperti pendidikan dan SKPD yang lain kami berharap di tahun-tahun kedepan ini tidak terjadi lagi.
Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara untuk terus memaksimalkan fungsi inspektorat daerah sebagai unsur pengawasan pemerintah daerah dengan terus melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan pembantuan perangkat daerah terkait inovasi dalam pelayanan perpajakan khususnya pada unit testing administrasi.”jelas Liputo.
Tak hanya itu, adapun catatan Banggar untuk Pemerintah Sulut; yaitu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2020 , terkait opini WTP berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh BPK ini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan jaminan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak ada temuan
” Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK ada yang harus kita lanjutkan dan ketenagakerjaan agar menjadi perhatian ke depan akan semakin lebih baik kepada pemerintah agar program pemulihan ekonomi nasional dapat terealisasi sepenuhnya,”ucapnya.
DPRD pun mengharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mengevaluasi SKPD-SKPD yang memiliki persentase penyerapan anggaran di bawah 95% selama tahun anggaran 2020,
” Sinergitas gubernur dan wakil gubernur bersama jajaran DPRD serta forkopimda dan seluruh masyarakat yang secara bersama-sama kita boleh melewati tantangan yang cukup berat pada tahun 2020 yang menjadi awal masuknya wabah pandemi covid-19 di Indonesia. Dan Provinsi Sulawesi Utara yang menghantam perekonomian daerah dan kehidupan sosialnya berharap kita benar-benar mempersiapkan secara matang rencana rehabilitasi rekonstruksi sosial ekonomi dalam struktur APBD tahun 2020 harus jelas perencanaan program, pembagian peran perencanaan keuangan, konstruksi merupakan aspek yang sangat berjasa dan sering kita sampaikan terkait dengan kartu Peserta BPJS, KIS dari anggaran APBD provinsi memiliki indikator atau tolak ukur dan sangat sangat penting untuk adanya modifikasi-modifikasi yang jelas dan terukur sehingga peserta program kartu BPJS yang dinonaktif kan tidak kebingungan mencari biaya pengobatan ketika akan berobat ke fasilitas kesehatan. Hal serupa juga diharapkan dapat diterapkan bagi pemegang kartu PKH,” kata Liputo.
Sementara itu, dalam sambutanya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, bahwa pemerintah provinsi berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan provinsi yang sudah bisa melaporkan hasil pertanggungjawaban APBD di tahun 2020 .
” Tentunya kita juga mendapatkan masukan-masukan bahwa ke depan APBD kita harus lebih sempurna dari sekarang karena masih banyak catatan-catatan yang telah dibahas setiap SKPD dengan para anggota dewan,” ujarnya
Lanjutnya, memang masih banyak catatan seperti yang disampaikan oleh anggota Banggar Amir Liputo dimana masih perlu di evaluasi.
” Ada beberapa penyerapan anggarannya masih terlambat tapi itu kendala bagi kita yang akan menjadi catatan bagi pemerintah provinsi dalam melaksanakan kegiatannya. Tapi memang didalam situasi seperti ini, karena Covid-19, kita belum mengetahui kapan berakhir, sampai kapan sehingga target target dari pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat belanja pemerintah ternyata terkendala dengan adanya revolusi anggaran dan sudah 2 tahun kita lakukan hal tersebut sehingga hal inilah yang mempercepat di bawah rata-rata,” pungkas Gubernur Olly Dondokambey. (Advetorial)
