DPRD Terima LHP BPK-RI, Sulut Raih WTP, Silangen: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Diutamakan

KETUA DPRD SULUT FRANSISCUS A SILANGEN PIMPIN DOA PARIPURNA

Manado, Sulutlink.com – Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, Senin, (03/05/2021), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus A. Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay saat memimpin rapat.  Rapat paripurna juga dihadiri langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Pantauan media sulutlink, jalannya rapat paripirna, diawali dengan serangkaian Penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh Anggota IV BPK RI, selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara IV, Ibu Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA melakukan Penyerahan Laporan  2020 secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Silangen, Sp.B-KBD., dan kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E.

Saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara,  dilaksanakan dengan memperhatikan  protokol kesehatan  3 M.

Anggota IV BPK-RI IBU Dr. ISMA YATUN, CSFA, CFrA menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Sulut dr. FRANSISCUS A. SILANGEN

Turut mendampingi Anggota IV BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara VI Bapak Dr. Dori Santosa S.E,  MM,  CSFA, CfrA dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA.

Sambutan Anggota IV BPK-RI Dr. ISMA YATUN

Detik-detik membacakan sambutan tertulisnya, Anggota IV BPK RI diakhir sambutan BPK Menyatakan, memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020. 

Gubernur Sulut OLYY DONDOKAMBEY Wakil Gunernur STEVEN KANDOUW Ketua DPRD Sulut FRANSISCUS A SILANGEN didampingi Wakil Ketua VICTOR MAILANGKAY menyimak pidato Pimpinan BPK-RI

Lebih lanjut Anggota IV BPK RI menjelaskan bahwa Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan.

Kehadiran forum rapat paripurna dprd sulut

Namun demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP, antara lain, Pengelolaan Dana BOS perlu perbaikan apabila belum tersedianya mekanisme yang
mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari Dana BOS serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai.

Mendengarkan pidato BPK-RI

Ditenkan, kelemahan dalam sistem pengelolaan Aset Tetap yaitu, masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal dan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang menandakan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga menyerahkan LHP Long Form Audit Report (LFAR), yaitu melakukan pengujian atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. 

“Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyatakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi tujuan utama. 

Sambutan Gubernur Sulut OLLY DONDOKAMBEY

Sementara, Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah provinsi Sulut yang dipimpin Olly Dondokambey dan Steven Kandouw. Sekali lagi atas nama pimpinan dan anggota DPRD bahkan atas nama seluruh masyarakat sulawesi utara saya menyampaikan selamat dan sukses  kepada gubernur bapak Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur bapak Drs. Steven O. E. Kandouw serta seluruh jajaran pemerintah provinsi sulawesi utara atas kinerja paripurna yang ditampilkan sehingga dapat diraihnya opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Banyak selamat dan tentu saja harus diapresiasi atas opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun anggaran 2020. Transparansi dan akuntabilitas harus terus diutamakan,” Silangen mengapresiasi.

Dengan kata sepakat disampaikan Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan Wakil Ketua Billy Lombok menyatakan  salut dan bangga kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw terhadap pengelolaan keuangan tahun 2020 sehingga mendapat opini WTP dari BPK RI. (Advetorial)

Penulis: adm2.deprov.kst

You must be logged in to post a comment Login