web analytics

DKPP Gelar Sidang Ijazah Palsu SGR

biro2sulutlink. dec.. 1. 2020

MANADO, Sulutlink.com –  Dugaan ijazah palsu dari calon Bupati Minahasa Utara (Minut), Shintia Gelly Rumumpe (SGR) masih berprosrs sampai ke sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Bawaslu Sulawesi Utara, Senin, (30/11/2020)

Sidang di hadiri Anggota DKPP, Didik Supriyanto, S.IP., MIP (Ketua), Tim Pemeriksa Daerah (TPD), Dr. Mayske Rinny Liando, S.Pd., M.Pd (Anggota/TPD Unsur Masyarakat), Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si (Anggota/TPD unsur KPU) dan Mustari Humagi, S.Hi (Anggota/TPD unsur Bawaslu).

Ada 4 perkara dalam sidang  dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)  yakni perkara nomor 130-PKE-DKPP/X/2020, 131-PKE-DKPP/X/2020, 141-PKE-DKPP/XI/2020 dan 142-PKE-DKPP/XI/2020.

Sidang di mulai pada  09.00 Wita sampai selesai. Dalam sidang ini ada 2 orang pengad;u; Noldy Awuy dan Efraim Kahagi; Ada 8 orang teradu 5 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minut dan 3 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minut, 1 orang saksi,  Noris Tirayoh Warga Minahasa Utara (Minut)

8 orang sebagai teradu, yaitu : Stella Martina Runtu, H. Darul Halim, Hendra Samuel Lumanauw, Dikson Lahope, dan Roby A. M. Manopo (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara) selaku teradu I sampai V dan Simon H. Awuy, Rahman Ismail, Rocky Ambar (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Utara) selaku teradu VI sampai VIII.

Dengan pokok aduan; Teradu I sampai III di dalilkan tidak profesional dalam menangani laporan terkait dugaan pelanggaran persyaratan bakal calon bupati yang diduga menggunakan ijazah palsu  atas nama Shintia Gelly Rumumpe, yang telah dinyatakan sebagai calon bupati padahal sudah ada laporan dari masyarakat dengan bukti yang sudah lengkap.
“Jadi nanti tinggal kami melaporkan ke pleno DKPP, demikian juga tim pemeriksa daerah nanti akan membuat catatan, resume, kesimpulan, rekomendasi untuk di bawa ke pleno DKPP dan selanjutnya DKPP yang akan memutuskan apa ada pelanggaran atau tidak ?  Kalau tidak ada pelanggaran, ya, di rehabilitasi,” kata Didik.1

Lanjut dikatakan Supriyanto, kalau ada pelanggaran maka ada 5 sanksi berupa surat peringatan sedang, peringatan keras, pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Pelaksanaan Sidang tetap memperhatikan protokol kesehatan tangkal  penyebaran Covid-19 melalui  cara DKPP yakni terlebih dahulu dilakukan  Rapid Test bagi yang akan masuk dalam ruang persidangan.

Turut hadir dalam Sidang Kode etik, tampak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Olvie Kalengkongan S.Pd., M.Pd

About DeProS Red

Check Also

Koramil 11/Ratahan Menjadi Pusat Kegiatan Serbuan Vaksinasi Tahap ke-II Kodim 1302/Minahasa di Kabupaten Mitra

Minahasa Tenggara, Sulutlink.com – Serbuan Vaksinnasi ke-II Kodim 1302/Minahasa kembali digelar, kali ini pelaksanaannya dipusatkan …