Sulut, Sulutlink.com – Memunculkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Penerapan mata pelajaran ini dinilai wajib di tengah masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh. Ia mengatakan, pendidikan Pancasila merupakan keharusan dipelajari seluruh elemen bangsa Indonesia. Di dalamnya mengajarkan tentang bagaimana kehidupan masa depan bangsa. Selain itu juga belajar masa lalu tentang bagaimana proses menjadi bangsa.
“Dulu ada yang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Itu ada istilah 120 jam 36 jam dan 72 jam. Ini penting karena pemahaman bangsa tanpa ideologi yang jelas gampang dimasuki pemahaman yang asing,” jelas Legoh.
Lanjut Legoh, kalau ada rencana menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) memunculkan kembali pelajaran ini maka harus didukung. Hal itu karena pancasila adalah ideologi negara, milik bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa dan perekat bangsa.
“Pancasila akan jadi akumulasi setiap kehidupan warga. Ini akan menjadi tantangan globalisasi dimana ideologi negara menjadi longgar karena ideologi-ideologi asing,” tegas Legoh.
Langkah ini baginya harus di ambil karena akan mengembalikan gambaran pancasila dalam setiap kehidupan setiap warga negara.
Di kalangan birokrat juga menurutnya sangat perlu untuk diterapkan. “Seharusnya juga ada penataran pancasila di kalangan Birokrat. Ini kan bangsa ideologinya yang mengatur seluruh kehidupan. Kalau seperti ini diterapkan dengan baik hal-hal yang tidak baik akan hilang dengan sendirinya,”
“Ini karena Pancasila memahami tuntutan, perasaan dan kepedulian kepada orang lain. Semua bertumpu pada ideologi pancasila. Tapi 20 tahun terakhir pancasila seperti longgar sehingga ada terorisme radikalisme dan sebagainya,” pungkas Legoh. (Red1212)