web analytics

Fransiscus Andi Silangen Bentuk Wadah Forum Komunikasi Pimpinan Dewan Se Provinsi Sulut

Sulutlink. com- dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD,  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi membentuk wadah bernama Forum Komunikasi Pimpinan Dewan Se Provinsi Sulut.

” Wadah Forum Komunikasi Pimpinan Dewan Se Provinsi Sulut terbentuk,” kata Silangen kepada wartawan saat menggelar Forum Pimpinan DPRD Se Provinsi Sulut bertempat di Hotel Luwansa Kota Manado, Selasa (12/10/2021).

Dijelaskannya dengan adanya wadah Forum Komunikasi Pimpinan Dewan, hal ini akan menjadi wadah ajang koordinasi antara Kabupaten Kota khususnya terkait dengan Koordinasi, Integritas Sinkronisasi (KIS) dalam rangka menyatukan Sulawesi Utara menjadi Sulut Hebat (SH) termasuk didalamnya berkontribusi demi kemajuan 15 Kabupaten/Kota yang selama ini dalam menjalankan program sendiri- sendiri akan disatukan persepsi.” jelas FAS.

Diungkapkan Ketua dewan, bahwa ada 11 point penting jadi perhatian dalam pertemuan Forum Pimpinan Dewan (FPD) Se Provinsi Sulawwsi Utara (Sulut).

Berikut 11 komitmen Rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulawesi Utara;

1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan;

3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;

4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;

5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Standar Harga Satuan Regional terkait Belanja Perjalanan Dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah;

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;

8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;

11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan. (adm.2.SL)

About Redaksi 2

Check Also

Permudah Aspirasi 2 Juta Warga Sulut, Setwan Glady: Di Tahun 2022 DPRD Bakal Hadirkan Elektronik Aspirasi

  Kabag Persidangan RONNY GERUH, S.Sos Sulutlink. com – 45 Anggota DPRD Sulut Periode Tahun …

Leave a Reply