Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Red2-KT009 On May 21 2020
DEPROV, Sulutlink.com – Komisi IV DPRD Sulut gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bertempat di ruang serba guna Lantai 3 Kantor DPRD Sulut, Rabu (20/5/2020), hingga larut malam kemarin.
Rapat Dengar Pendapat komisi IV dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dipimpin oleh Ketua Komisi Braien Waworuntu membahas program kerja dinas kesehatan termasuk di dalamnya terkait pelayanan pasien covid-19.
Pantauan sulutlink.com, adapun kehadiran komisi IV secara fisik, Braien Waworuntu, Wakil Ketua Komisi Careig Runtu, dr. Richard Sualang, dan Melky Pangemanan, kehadiran anggota lain secara virtual Kordinator Komisi Billy Lombok, Sekretaris Komisi Fransiscus Silangen, anggota Fanny Legoh, dan Yusra Alhabsyi dan lainnya. Secara khusus rdp ikut terpantau langsung Sekretaris DPRD Glady Kawatu, SH
Kehadiran Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Kadis dr. Debbie Kalalo, dr. Steven Dandel Satgas Covid-19 dan didampingi dua staf.
Dialog secara virtual dengan fisik berjalan baik. Hal-hal terangkat dalam pembahasan sebagian besarnya menyangkut anggaran yang membiayai penanggulangan covid-19 seperti biaya operasional peralatan medis seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan lain-lain pencegahan penularan, biaya perawatan pasien covid serta insentif para petugas covid-19
Salah satu anggota komisi IV, dr. Richard Sualang menanyakan seputar berapa besar insentif untuk para petugas kesehatan yang menangani Covid -19
Kepala Dinas Kesehatan dr. Debbie Kalalo, menjelaskan bahwa para petugas kesehatan betul akan mendapat insenstif, dimana jumlah nominalnya tidak sama atau bervariasi.
“Hal ini ada perhitungannya mulai dari berapa hari, dan berapa pasien yang ditangani. Jadi tidak ada nominal tetap. Nominalnya dihitung dari jumlah poin. Dan anggaran itu sudah diatur dari pemerintah pusat,” jelas dr. Debbie
Legislator dr. Richard Sualang, mengusulkan dan meminta agar pemerintah provinsi juga memberikan reward
“Kan ada insentif dari pemerintah pusat dan daerah. Tapi kita tadi bersama Komisi IV sudah sepakat, kalau bisa pemerintah provinsi juga pemprov mempertimbangkan memberikan insentif, bukan dalam arti terima double tetapi sebagai bentuk reward.” pinta Sualang (Karel)
