web analytics

Gerindra Tegaskan Semua Pejabat Publik Perlu Disadap

politisi gerindra supratman andi agtasDi saat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen cenderung menurun terlebih dalam hal pelemahan kewenangan KPK yang dinilai akan melemahkan kemampuan KPK dan memberikan peluang lebih besar kepada para koruptor untuk beraksi, Partai Gerindra melalui anggota komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas justru memberikan pernyataan yang berbeda dari anggota DPR lainnya. Menurutnya seharusnya KPK itu diperkuat bukan justru dilemahkan, tapi kalaupun pasal-pasal dilemahkan dimasukkan maka Gerindra akan mendorong disetujuinya sejumlah poin yang akan menguatkan KPK.

Menurut anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah ini, bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah salah satu yang akan melemahkan KPK. Kalaupun dibentuk Dewan Pengawas harusnya KPK yang membentuknya bukan Presiden atau lembaga lainnya, lanjutnya.

“Ini berbahaya karena rawan untuk diintervensi. Karena eksekutif dengan wewenangnya bisa melakukan move-move politik terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan,” ujar Supratman Andi Agtas, SH., MH., di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (9/2/2016)

Lebih lanjut beliau mengusulkan agar KPK dapat menyadap semua pejabat publik. “Daripada meributkan mana yang boleh disadap dan mana yang tidak, mending pejabat publik yang dilantik wajib disadap,” tegas Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Penyadapan pejabat publik ini diyakini bukan hanya sebagai alat pembuktian telah terjadi tindak korupsi namun hal ini akan menjadi langkah pencegahan karena pejabat yang memiliki kecenderungan melakukan tindak korupsi dapat mengurungkan niatnya karena mengetahui pembicaraannya disadap atau setidaknya akan mengurangi gerak para koruptor untuk beraksi.

About Echel

Check Also

Berty Kapojos Gelar Sosbang di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minut

  Minahasa Utara, sulutlink.com – Agenda Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi …