web analytics

Glady Kawatu Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

 

Manado, sulutlink.com – Sekertaris Dewan Perwakiln Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Glady N L Kawatu SH MSi menerima kunjungan kerja dari Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) pada Kamis (6/1/2022) siang.

Kunker Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dipimpin Wakil Ketua Katrin Mokodaser dalam rangka untuk memperkuat sinergitas serta tugas dan fungsi dari Sekretariat guna menunjang kinerja para Anggota Dewan sekaligus memperdalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) / Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

” Kunjunga kerja para Anggota DPRD Kabupaten Mitra, di Sekretariat DPRD Sulut membahas tentang fungsi kerja sekretariat.” ungkap Kawatu kepada wartawan.

Lanjut Kawatu, Anggota dewan mempunyai tiga fungsi utama yaitu, pengawasan, pembahasan anggaran dan penyusunan perda. Maka untuk menopang hal itu, sekretariat dihadirkan untuk membantu menjelaskan pengelolaan administrasi dan pengelolaan hak anggota dewan,” rinci Kawatu.

” tugas dan tanggungjawab dari Sekretariat Dewan diantaranya memberi pendampingan terhadap anggota dewan,” tambahnya.
Contoh, dalam kegiatan reses menyerap aspirasi para anggota dewan, sekretariat menyiapkan staf pendamping untuk memperlengkapi kebutuhan administrasi dan kerja di lapangan, sehingga anggota dewan benar-benar fokus memperhatikan aspirasi yang disampaikan warga,” sambung Kawatu.

Sementara itu Katrin Mokodaser menjelaskan kunjungan ini penting dalam rangka peningkatan kualitas fungsi dan tugas serta memperkuat sinergitas antar sekretariat dewan,” jelasnya kepada wartawan

“Sinergitas sekretariat DPRD Kabupaten Mitra dengan dewan dan pemerintah provinsi perlu dilakukan guna menunjang kinerja anggota dewan, sebagaimana penjelasan Ibu sekwan Glady Kawatu dalam melakukan reses, sehingga perlunya tandem bagi anggota dewan,” tandas Mokodaser.

Mokodaser mengungkapkan saat melakukan reses, seringkali diperhadapkan dengan aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi Sulut.

“ kami seringkali jumpai saat turun reses bahwa ada aspirasi masyarakat dilapangan sehingga penting bersama-sama masyarakat untuk membahasnya agar dapat memahami hal-hal yang menjadi kewenangan dari Provinsi,” pungkas Mokodaser. (**).

Edit: Karel.admin. 2. SL.

About DeProS Red

Check Also

DPRD PROVINSI SULUT – PEMPROV SULUT TANDATANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Manado, Sulutlink.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemprov Sulut tanda tangan …