Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Minsel,Sulutlink.com – Guru honorer SD jadi juru bicara perwakilan masyarakat Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang, serukan keadilan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang digelar Komisi 1 DPRD Kabupaten Minsel dan menghadirkan Dinas PMD serta Hukum Tua.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi 1 Royke Kaloh, Selasa (14/7/2020), dimana guru honorer Rita Tumiwa mengungkapkan, kekecewaannya terkait penyaluran BLT DD T.A 2020 akibat dampak Covid-19 di desa Ongkaw Tiga.
Dirinya menuding penyaluran BLT DD di desa Ongkaw Tiga terkait dampak pandemi Covid-19, penetapan nama KK penerima dikarenakan adanya campur tangan oknum hukum Tua.
Menurutnya, penetapan nama penerima BLT DD tidak transparan dan tidak adil, karena ada satu keluarga yang sudah menerima PKH masih juga menerima BLT DD.
Hukum Tua Ongkaw Tiga Evan Tumangken kepada awak media mengatakan, penyusunan nama KK penerima BLT DD ditetapkan dalam rapat musyawarah desa.
Menurutnya, yang menenetapkan nama KK penerima BLT DD adalah BPD bukan Hukum Tua. Itu juga ditetapkan melalui rapat musyawarah desa yang dipimpin BPD.
Sementara itu Kadis PMD Minsel Hendrie Lumapow mengatakan, penetapan nama penerima BLT DD mengacu dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes PDTT Nomor 07 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Dimana pada pasal 80 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014 menjelaskan, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
“Kami sebagai dewan yang menerima aspirasi hanya menindaklanjuti guna menyelesaikan masalah,”ucap Ketua Komisi 1 Royke Kaloh yang didampingi Sekretaris Alex Kumaat dan Wakil Ketua Orwin Tengor. (Jotam)
