web analytics

Henry Walukouw dari Fraksi Partai Demokrat Sosper Ke Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara

Sulutlink. com – Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) menjadi agenda Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), tujuannya agar masyarakat dapat secara luas mengetahui ada produk-produk hukum yang dibentuk DPRD seperti Perda Pemerintah Provinsi nomor 1 tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 2019 dan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar, karena mungkin selama ini masyarakat banyak belum atau tidak mengetahui dengan adanya produk-produk hukum seperti kedua perda yang saat ini secara serentak dilakukan oleh 45 anggota DPRD Sulut di dapilnya masing – masing.

Anggota DPRD Sulut dari Komisi I Hendry Walukouw melaksanakan Sosialisasi Perda (SosPer) di Balai Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (27/10).

Henry Walukouw mengundang nara sumber Ronny Dumanauw dan dikabarkan, suasana sosialisasi nampak hidup dengan penjelasan karena semua peserta masyarakat sangat aspiratif saat mengikuti sosialisasi, dan terbuka lebar untuk masyarakat untuk bertanya.

“Kegiatan Sosialisasi Perda yang dilakukan Anggota DPRD Sulut Henry Walukouw adalah salah satu pertimbangannya banyak produk – produk hukum berupa Perda yang dibahas oleh dewan tidak diketahui masyarakat secara luas,” jelasnya kepada media sulutlink. com

Karena itu lanjut Henry Walukouw, Sosialisasi Perda terkait penegakan hukum covid 2019 dan perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar kepada masyarakat di dapil kami, sebagai penjelasan kepada masyarakat karena ini sangat bermanfaat terhadap pemahaman produk hukum terkait aturan dan sanksi-sanksi yang sudah tercantum dalam pasal-pasal sekalipun masyarakat ada yang sama sekali belum memahami secara detil terkait penegakan hukum kesehatan.

Henry Walukouw mengungkapkan kegiatan sosper ini dilaksanakan anggota dewan di tahun 2021, tujuannya, agar masyarakat mengetahui adanya produk-produk hukum berupa Perda, selain itu masyarakat juga mengetahui produk hukum itu dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah.

Politisi Partai Demokrat menuturkan di dalam Peraturan Perundang – undangan termasuk Perda yang sudah ditetapkan pemerintah dan dewan, baik DPR maupun DPRD, itu secara otomatis dianggap masyarakat sudah mengetahui keberadaan payung hukumnya,” tandas Walukouw, yang juga masuk dalam Tim Pembahas Produk Hukum Perda Provinsi Sulut.

Henry Walukouw berharap, bahwa tidak ada alasan lagi, masyarakat mengatakan kami tidak mengetahui ada Perda, ketika dia mendapat sanksi karena melanggar suatu Perda misalnya,” tuturnya

Nah untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, maka kami di dewan punya kewajiban mensosialisasikan ke tengah masyarakat, agar mereka mengetahui ada payung hukum berupa Perda yang mengatur soal penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

Disisi lain masyarakat juga mengetahui dengan adanya produk hukum berupa Perda fakir miskin dan anak terlantar, bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif ternyata telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembentukan produk hukum.

“Dengan demikian masyarakat akhirnya juga mengetahui bahwa dewan selama ini tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran, tapi juga melaksanakan tugas legislasi, yaitu menghasilkan produk-produk hukum berupa peraturan daerah yang patut di taati,” tandas HW. ( SL. Karel).

 

About DeProS Red

Check Also

Polres Minut Pulangkan 3 Korban Perdagangan Orang dari Saumlaki (Maluku Tenggara Barat)

Manado, Sulutlink.com – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno didampingi Kabid Humas Kombes Pol Jules …