web analytics

Henry Walukouw, Masyarakat Miskin Harus Ada Pendampingan Hukum, Komisi I: Support Anggaran Biro Hukum

Sulutlink. com – Anggota Komisi I di DPRD Provinsi Sulut Henry Walukouw, SE dari Partai Demokrat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra kerja Biro Hukum Provinsi Sulut mengusulkan kehadiran pemerintah dan negara harus hadir ditengah menghadapi suatu persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Miskin, pendampingan hukum bagi mereka. Kata Henry Walukouw kepada media Sulutlink.com usai rapat dengar pendapat bersama Biro Hukum Provinsi Sulut, Senin (10/10) di ruang rapat Komisi I.

“Pemerintah dan Negara wajib hadir lakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga kasus- kasus yang terjadi di sejumlah daerah tidak akan terjadi lagi,” kata Henry Walukouw.

Ia mencontohkan kasus seorang nenek yang hanya salah potong pohon, divonis sekian tahun. Contoh kasus lain ada anak yang hanya mencuri sandal jepit divonis sekian tahun. Mirisnya, kasus korupsi miliaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara hanya divonis ringan,” ujar Henry Walukouw.

Nah ini dilema, bagi masyarakat miskin yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika menghadapai masalah yang berurusan dengan masalah hukum. Karena yang menjadi permasalahan disini, dimana seperti yang dialami masyarakat kecil selalu tidak adanya pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.” tandas Henry Walukouw.

“Jadi pemerintah dan negara harus hadir untuk masyarakat dari sisi pendampingan hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga lewat RDP dengan biro hukum, kami sebagai anggota komisi I mensuport Biro Hukum dari sisi progres maupun dari sisi anggaran. Henry Walukouw menekankan mudah – mudahan TAPD provinsi Sulut dalam pembahasan selanjutnya dapat memasukkan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022 serta patut menjadi perhatian,” harapnya.

Ia pun berharap ke depan kejadian- kejadian serupa yang menimpa masyarakat kecil tidak akan pernah terjadi di Provinsi Sulut.

” Selayaknya masyarakat miskin yang diterpa berhadapan dengan masalah hukum adalah kewajiban pemerintah dan negara, termasuk kita semua yang ada disini untuk memberikan pendampingan hukum,” ujar Henry Walukouw.

“Ini yang kami harapkan sebagai anggota Komisi I, dan diharapkan mengusulkan lewat RDP ini ada pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, dan biro hukum harus di support dari sisi anggaran.

Mudah-mudahan di APBD induk 2022, Biro Hukum bisa di support lewat anggaran. Itu yang menjadi rekomendasi dari Komisi I DPRD Sulut,” tutup Legislator dari Dapil Minut Bitung. (SL.Rel).

About DeProS Red

Check Also

Permudah Aspirasi 2 Juta Warga Sulut, Setwan Glady: Di Tahun 2022 DPRD Bakal Hadirkan Elektronik Aspirasi

  Kabag Persidangan RONNY GERUH, S.Sos Sulutlink. com – 45 Anggota DPRD Sulut Periode Tahun …

Leave a Reply