web analytics

Henry Walukouw: Pertanyakan Anggaran Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2022 Mubasir

 

Henry Walukouw, SE Ketua Pansus Propemperda DPRD Provinsi Sulut

Manado, Sulutlink. com – Hal tersebut dikemukakan Ketua Panitia khusus (Pansus) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Henry Walukouw, SE dalam wawancara media usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara, diruang rapat Komisi I DPRD Sulut, Senin (15/11).

” Kita membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah,  Anggaran pendampingan masyarakat miskin yang tidak mampu, kok tidak dianggarkan untuk tahun 2022,” tanya Walukouw.

Torang (red) kita rapat-rapat tentang program pembentukan peraturan daerah, mar mubasir  nyandak (tidak) ada anggaran untuk tahun 2022,” kata Walukouw.

Lanjut dikatakan Walukouw, dana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu ketika diperhadapkan dengan masalah hukum. Ia menekankan dana untuk pendampingan hukum bagi masyarakat miskin tidak di anggarkan ditahun 2022 menjadi fokus utama pansus, berjuang dan mengawal melalui pembahasan bersama TAPD Provinsi. Ranperda APBD tahun 2022 minta TAPD pemerintah provinsi sulut yang juga menjadi harapan bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw bahwa program bantuan dana bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendampingan hukum butuh perhatian khusus.

Walukouw berharap agar dapat mempertimbangkan kembali untuk menganggarkannya melalui pembahasan di RKA Biro Hukum, mengingat Pansus Pembahas Program Pembentukan Peraturan Daerah akan selesai dalam waktu dekat ini,” imbuh Politisi dari Partai Demokrat ini.

” Ini sangat memprihatinkan karena regulasinya sudah siap akan tetapi eksekutif tidak siap dianggarkan,
ironisnya kita berupaya untuk menghasilkan produk APBD 2022, harusnya pro rakyat apalagi masyarakat yang tidak mampu itu yang perlu dibantu dan disuport, regulasinya akan diketuk tapi dananya tidak ada, ini mubasir nantinya, aturan sudah siap tapi fasilitasnya tidak ada,” kritik Walukouw.

Walukow pun meminta agar TAPD bersinergitas dengan BANGGAR DPRD, melalui Biro Hukum Provinsi Sulut anggarkan dana untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam APBD 2022, sebab ini salah satu kegiatan yang berlebel pro rakyat, “jangan hanya selogan” tapi dananya tidak ada alias, ‘mati suri.” kuncinya. Edit:Karel.

About DeProS Red

Check Also

AHY LANTIK 15 DPC PARTAI DEMOKRAT SE SULUT, ANISA LANTIK SRIKANDI SEYLA KUDATI

  November  25. 2022 admin: karel supit Manado. Sulutlink.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat …