web analytics

Hilman Idrus: Perjuangkan Keluhan Komunitas Nelayan Kota Manado

Hilman Firmansyah Idrus Anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Kota Manado Reses I Tahun 2022

Manado, (sulutlink.com) – Terungkap di Reses Anggota DPRD Sulut Hilman Firmansyah Idrus, menjadi perhatian khusus setelah mendengar keluhan warga yang tergabung dalam komunitas masyarakat nelayan di kota Manado.

Hilman Idrus tidak tinggal diam setelah mendengar keluhan warga nelayan yang dikenal warga penghuni pinggiran pantai Manado sejak berpuluh-puluh tahun.

Wajarlah mereka mengungkap secara terbuka unek-unek yang mereka inginkan melalui reses yang dihadiri langsung Hilman Idrus.” di Cafe Regal Kawasan Mega Mas Kamis (24/3).

Merespon hal tersebut, anggota DPRD Sulut yang juga duduk di komisi IV, Hilman F Idrus menyampaikan, kami akan mengecek usulan mengenai tambahan perahu tersebut apakah sudah ada, dan selanjutnya akan membawa masalah tersebut ke Pemerintah Kota Manado

Hilman Idrus, apa yang terangkat hari ini menanggapinya, bahwa sebagai wakil rakyat di DPRD Sulut, saya akan seriusi keinginan warga saya dan berharap lbisa memperjuangkannya melalui pemerintah kota maupun provinsi.” tandas Legislator Dapil Kota Manado.

” Saya berharap seluruh aspirasi yang diusulkan melalui reses hari ini, akan ditindak lanjuti dan meneruskan seluruh aspirasi warga ke pemerintah kota maupun yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sementara, Lurah Wenang Selatan, Stenly Roring, mengungkapkan, masyarakat pinggiran pantai manado, lebih khusus diareal kawasan pantai boulevart kelurahan wenang selatan atau kawasan megamas mengusulkan untuk adanya perbaikan tambatan perahu.  Dikarenakan tambatan perahu telah rusak akibat adanya gelombang laut yang menghantam tepian pantai Kawasan Megamas beberapa waktu lalu.

“Waktu ada gelombang laut sangat besar menghancurkan perahu dan tambatan perahu, kami berharap ada perbaikan untuk tambatan perahu,”ujar Roring.

Saat mengkomunikasikan masalah ini ke pemerintah kota manado, mendapat jawaban untuk tambatan yang mereka dapat area untuk pembangunan tambatan itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulut.

” Jadi untuk pembangunan di garis pantai kewenangannya ada di provinsi. Ini persoalannya yang menjadi kendala para nelayan, kiranya kami memohon dan sangat berharap aspirasi ini bisa diperjuangkan,” pungkas Lurah Wenang Selatan. (KST).

About DeProS Red

Check Also

KPU SULUT GELAR RAKOR SOSIALISASI PERKUAT PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPK DAN PPS

November 28.2022 admin: karel tangka Manado.sulutlink.com – Dalam rangka memperkuat pembentukan Badan Adhoc khusus Perekrutan …