web analytics

Ini Yang Disampaikan Bupati ROR di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa

Minahasa, Sulutlink.com – Bupati Ir. Royke Octavian Roring,MSi (ROR) dan Wakil Bupati Robby Dondokambey,SSi (RD), menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 serta Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin (15/7/2019) yang dilaksanakan diruang sidang DPRD.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD James Rawung,SH didampingi Wakil Ketua Ventje Mawuntu dan Ivonne Andreas SP serta para Anggota DPRD, juga dihadiri oleh Sekdakab Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, MSi, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH,P para Asisten dan Jajaran Pejabat di Pemkab Minahasa.

Bupati Minahasa ROR dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan Pemkab Minahasa dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Menurutnya, sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan.

Ditambahkannya, Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran, memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk melakukan pemantapan gerak organisasi Pemerintah, agar semakin maksimal untuk mencapai kebutuhan masyarakat serta dalam kerangka pemantapan eksistensi daerah dalam konteks nasional, maupun aras global.

Dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati ROR juga menyampaikan ringkasan Perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.

Selain itu, Bupati menyampaikan pula bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) TA 2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD) TA 2019 serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2020 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS-APBD) TA 2020 ini, berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, Program Prioritas Nasional serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan pada urusan wajib dan urusan tambahan serta pelaksananan urusan penunjang.

“Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD,”ucap Bupati.

Dijelaskannya, pada UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 310 ayat (1), dimana Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pada pasal 310 ayat (2) diatur bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD, akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rincian Pendapatan serta Belanja yang telah tertuang dalam Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2019 serta Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2020, sudah tentu akan melalui pembahasan bersama dan didiskusikan Banggar DPRD dan TAPD untuk dapat disepakati.

Bupati berharap, agar sinergitas positif, kerjasama dan peran aktif dari pihak legislatif dan TAPD serta seluruh Kepala SKPD, dimintakan untuk kooperatif dan proaktif dengan segenap Anggota DPRD, karena kebersamaan penting untuk menyelesaikan KUA Perubahan APBD dan Rancangan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 serta KUA APBD dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2020 dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kesempatan, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Minahasa, yang telah menerima dengan baik kunjungan Presiden RI Jokowi bersama ibu negara dan bersyukur, Presiden merespon secara langsung aspirasi dan usulan yang telah disampaikan terkait pelestarian danau Tondano yang merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Dia juga mengingatkan, pada tanggal 21 Juli 2019 nanti, kita akan merayakan pengucapan syukur dan untuk itu, mari kita rayakan sebagai ekspresi sukacita dan terima kasih atas segala berkat Tuhan dengan senantiasa menjaga silahturahmi kekeluargaan yang aman dan damai, nyaman dan penuh kerukunan serta tanpa miras. Jadilah tuan rumah yang baik dalam menyambut tamu.

(JoTam)

About Redaksi 2

Check Also

RESES II TAHUN 2022 HENDRY WALUKOUW KUNJUNGI KECAMATAN TALAWAAN DAN DIMEMBE

Minut, sulutlink.com – Reses II tahun 2022 Anggota DPRD Sulut, Hendry Walukouw, agenda kali ini …