web analytics

Inilah Empat Proyek Tol yang dapat Jaminan Politik

f233caf6f438a45b4845c36a9d6e5927
Layout Tol Jakarta-Cikampek II elevated yang akan dibangun pada tahun 2017 ini (Dok. truckmagz.com)

Sulutlink.com, Tidak ingin mengambil resiko akibat pengaruh gonjang – ganjing keadaan perpolitikan dalam negeri yang tenga terjadi, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan jaminan risiko politik kepada empat proyek tol dengan total mencapai Rp37 triliun. Langkah ini dilakukan untuk memberikan Jaminan guna menghindarkan investor dari kerugian finansial alih-alih Perjanjian Pengelolaan Jalan Tol (PPJT) berhenti di tengah jalan karena beberapa hal seperti pergantian pemerintahan maupun pengadaan tanah yang tidak tuntas.

Adapun jaminan yang digelontorkan kepada empat jalan tol ini menggunakan skema pendanaan non-APBN, yakni Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Dikutip dari KONTAN, keempat jalan tol tersebut antara lain, pertama, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60 kilometer (km) dengan nilai investasinya mencapai Rp8,2 triliun. Kedua, jalan tol ruas Serang-Panimbang sepanjang 84 km dengan nilai investasi Rp5,3 triliun.

Ketiga, jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated (melayang) sepanjang 36 km dengan nilai investasi Rp14,7 triliun. Dan terakhir, jalan tol ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 38 km dengan nilai investasi Rp9 triliun.

Akan hal ini Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan adanya penjaminan ini maka menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun proyek-proyek infrastruktur hingga tuntas. Selain itu, penjaminan ini juga bisa menjadi salah satu cara pemerintah untuk membantu pendanaan proyek infrastruktur.

Lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan mandat pemberian jaminan ini adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII. Sri Mulyani menegaskan, fungsi PII adalah menjamin pembangunan proyek dari seluruh aspek, mulai dari pembiayaan hingga hal lain yang sekiranya bisa memengaruhi proyek.

“Sementara penjaminan ini kami berikan sebagai cara lain kepada investor, sebagai bentuk rasa keamanan dan kenyamanan terhadap berbagai risiko,” ujarnya dalam Katadata, Rabu (22/2/2017).

Direktur Utama PII, Sinthya Roesly dalam CNN Indonesia menjelaskan, penjaminan dari risiko politik merupakan salah satu indikator penjaminan yang utama selain pembiayaan. Risiko politik ini merujuk pada konsistensi kebijakan dan administrasi baik pemerintah pusat maupun daerah.

Beberapa faktor yang berpotensi mengganggu jalannya proyek adalah ketika terjadi perubahan pemerintahan membuat adanya perubahan kesiapan pengadaan tanah atau adanya perbedaan waktu pengembalian Dana Talangan Tanah (DTT) yang selanjutnya akan memengaruhi PPJT yang semula telah disepakati.

Selain itu ada juga proses pengadaan tanah yang tidak selesai sebagaimana dijanjikan dalam PPJT, perselisihan kenaikan tarif yang diakibatkan tidak dilakukannya penyesuaian tarif per dua tahun sebagaimana dijanjikan dan keadaan yang mengakibatkan proyek tol terhenti.

Untuk kasus ini, hanya tol Jakarta-Cikampek II Elevated, yang tidak memiliki faktor pemicu berupa pengadaan tanah karena tidak ada penyediaan lahan yang signifikan.

Sementara itu, risiko politik yang tidak mengakibatkan pengakhiran PPJT dapat memperoleh penjaminan dari PT PII, termasuk di antaranya risiko keterlambatan pelaksanaan pengembalian Dana Talangan Tanah.

Kementerian Keuangan sendiri akan menyediakan pendanaan pengadaan tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya adalah perencanaan kebutuhan di bidang aset negara.

Untuk diketahui, dua proyek tol yakni Cisumdawu serta Serang-Panimbang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Sementara dua proyek tol lainnya tengah diusulkan masuk dalam Perpres yang sama.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan masih ada satu ruas tol yang juga menjadi perhatian pemerintah dan pembangunannya sedang dalam proses penjaminan yaitu Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (143 km) nilai investasi Rp13,4 triliun.

Dengan demikian, total terdapat lima ruas tol dengan skema KPBU yang akan menjadi fokus pemerintah dan diproyeksikan proses pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut akan selesai sepenuhnya pada 2019. (re./berbagai sumber)

About Redaksi 2

Check Also

Apel Akbar Panji Yosua, James Sumendap SH. MH Sampaikan Olly Dondokambey Sebagai Kaisar Panji Yosua

Mitra – sulutlink.com – Apel Raya Panji Yosua – Panglima Panji Yosua Pria Kaum Bapa …