Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Minahasa-Sulutlink.com- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Minahasa, Jeffry Tangkulung SH MAP didampingi beberapa Camat melakukan monitoring pemasangan stiker “Keluarga Kurang Mampu” dirumah – rumah warga penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah, Sabtu (02/05)
Dikatakan Tangkulung, pemasangan stiker ini khusus bagi keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Langsung Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Untuk BLT sendiri, lanjut dia, bersumber dari Dana Desa (Dandes). Sedangkan BST bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ditegaskan Tangkulung, penerima bantuan ini adalah keluarga kategori kurang mampu yang terdampak lamgsung Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL), pegawai BUMD – BUMN dan TNI-Polri, atau penerima upah secara rutin dari APBD maupun APBN.
“Jumlah yang akan diterima per Kepala Keluarga (KK) yakni 600 ribu setiap bulan, selama 3 bulan berjalan yakni April, Mei dan Juni 2020,” jelas Tangkulung.
Sementara untuk PHK dan BPNT, kata Tangkulung, itu diterima setiap bulannya oleh penerima yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
“Untuk hari ini kita lakukan monitoring dibeberapa wilayah, yakni Kecamatan Kakas, Kakas Barat, Eris, Remboken, dan Langowan Raya,” ujarnya.
Menurut Tangkulung, pemasangan stiker “Keluarga Kurang Mampu” harus dilakukan agar dipantau langsung oleh warga setempat siapa – siapa yang berhak menerima bantuan ini. “Jika dipasang kemudian ada keluarga yang menolak dengan alasan kategori keluarga mampu, harus dilaporkan ke pemerintah setempat untuk dievaluasi,” tuturnya.
Lebih lanjut Tangkulung mengatakan, masyarakat umum silahkan memberikan laporan kepada pemerintah, bila didapati ada yang tidak layak dapat tapi menerima bantuan tersebut.
“Kami akan evaluasi secara berkala, dan bila terbukti tidak layak menerima, maka akan dibatalkan dan digantikan dengan yang lain. Dan jika ada keluarga dengan sengaja mencabut stiker yang sudah dipasang, otomatis keluarga tersebut tidak akan lagi menerima bantuan ini,” tegas Tangkulung, sambil menambahkan belum ada keluarga yang melakukan penolakan pemasangan stiker saat melakukan monitoring dibeberapa wilayah. (Qla)
