DEPROV, Sulutlink.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) James Karinda. SH, MH. mengingkatkan kepada seluruh kepala SKPD selaku mitra kerja komisinya agar jangan salah dalam menerapkan program-program yang berbasis kemasyarakatan, karena program tersebut telah tertata dalam APBD.
Menurut Karinda, banyak ditemui bahwa program-program APBD yang seharusnya menyentuh kepentingan masyarakat diduga hanya dipakai oleh para caleg-caleg tertentu untuk meraup suara, Hal tersebut disampaikan dalam rapat kordinasi (rakor) dengan Mitra SKPD diruang Rapat Komisi lt.II DPRD Sulut baru-baru ini.
“Jangan kotori program pemerintah ini dengan itu. Karena nantinya akan menjadi temuan. Program pemerintah dipake hanya untuk kepentingan masyarakat. Saya kira seluruh dinas harus tahu itu, karena paling banyak dinas adalah mitra kerja kami, kegiatan kemasyarakatan ada mitra kerja mulai dari sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ini merupakan kegiatan untuk rakyat, bebas untuk rakyat, mereka harus menikmati program ini. Jadi ini jangan di dampleng,” tegas Karinda.
Politisi Demokrat ini juga mengungkapkan agar para mitra kerja SKPD komisi IV jangan lagi menerapkan sistem orde baru pada masa reformasi sekarang ini.
“Jangan lagi kita terapkan sistem orde baru kepada sistem yang reformasi tahun 2019. Kenapa orde baru itu begitu, karena ada masalah yang terjadi pada sistemnya, dan sistem itu kita bawa dan kita gunakan sekarang ini, itu berarti kita balik lagi kepada sistem itu. birokrat itu ditanamkan dengan bagaimana melaksankan program itu sesuai dengan aturannya. Jangan tarik-tarik disitu,” tandas Karinda, (28/2/2019)
edit:Kta09