Kebijakan Menkeu Terkait Dana Transfer Daerah, Bakal Dikritisi Gubernur

Kebijakan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani terkait pemotongan dana transfer daerah 26 persen, mendapat tanggapan serius dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE. Kebijakan ini bakal dikritisi oleh Gubernur. Penegasan ini disampaikan di hadapan peserta Forum Konsultasi Regional produk domestik regional bruto se Sulawesi, Maluku, Papua (Konreg PDRB Salampua) yang dibuka Minggu (21/8) di Sintesa Peninsula Hotel, Manado.

“Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau ketemu saya akan kritisi kebijakan Menkeu ini.” Janji mantan politisi Senayan ini.

Menurut Olly, dana tersebut masih sangat kecil hanya 26 persen. Sebaiknya pemerintah pusat jangan memotong dana trsanfer daerah tersebut. Ini bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran. Itu artinya, pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan akan diprioritaskan di luar pulau jawa, dengan kata lain, pembangunan diprioritaskan termasuk pada kawasan ini, kawasan Sulampua. Sedangkan dana sebesar  74 persen digunakan oleh pemerintah pusat.

“Bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini  bisa  berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen.” Tegas orang nomor satu di Sulut ini, sembari menyebutkan, kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan kemajuan ekonomi Sulut lewat sektor pariwisata. Dalam kurun waktu sebulan, 11 ribu turis asal Tiongkok (China) datang di Sulut. Industri pariwisata ini sangat cepat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.

“Pariwisata di Kawasan Sulampua ibarat perawan yang belum di sentuh, tapi dikawasan lain sejak lama melakukannya.”  kata Olly.

Olly juga sampaikan, walaupun prosentasi ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun  pertumbuhan ekonomi Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sebagai informasi, dalam periode Pemerintahan ODSK Provinsi Sulut telah menyikapi hal itu, dengan hanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen per tahun dan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan penganguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.” ujar Olly.

Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Sulut Ir Roy O Roring MSi melaporkan, tujuan Konreg ini untuk menindaklanjuti hasil keputusan Konreg PDRB se-Sulampua di Ternate Provinsi Maluku Utara akhir tahun lalu, yaitu untuk menyamakan konsep dan definisi, persepsi serta perspektif dalam rangka penyusunan jenis-jenis indikator, data dan informasi tentang potensi dan pembangunan sosial ekonomi provinsi se-Sulampua dan mengamati ketergantungan antar wilayah serta aksesibilitas dengan kawasan-kawasan regional lainnya. Sedangkan  Tema kegiatan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan infrastruktur dan KEK dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Koreg ini yang menjadi nara sumber adalah Kepala BPS RI Dr. Suryamin MSc, Deputy Gubernur BI Hendar, dan Sesmenko Perekonomian Lukita D Tuwo. Turut hadir Wagub Drs Steven Kandouw dan Ketua DPRD Sulut Andrey Angow, serta pejabat teras Pemprov Sulut.