web analytics

Kemenhub, Tutup UBKB Se-Sulut Yang Tidak Sesuai Standard Uji

Sulutlink.com, Berdasarkan Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), mengamanatkan peran Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan dalam pemberian akreditasi bagi Unit Pelaksana UBKB.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Linda Watania memperjelas bahwa Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UBKB) seluruh Sulut tidak sesuai standar uji dari kementerian Perhubungan RI. Karena sudah diatur sesuai surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian akreditasi terhadap Unit Pelaksana UBKB.


“hal tersebut sudah diperjelas pada pasal 122 ayat 1 huruf a, bahwa UBKB atau KIR, hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggara pengujian,”ucap Watania.

Bisa kita baca pada Pasal 160 (a) wajib Akreditasi dan sertifikasi pasal 160 huruf(d) Wajib pasal 167 menjamin keakurasian peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1(satu) tahun sekali dan bagi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang tidak melakukan kalibrasi, hasil uji berkala dinyatakan tidak sah.

“Jadi, apabila diwilayah terdapat pelayann kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, mohon segera dilengkapi/dipenuhi persyaratannya dulu, yang memperjelas status legal sebagai Unit Pelaksana UBKB,” tutur Watania.

Penegasan pada peraturan UU yang berlaku, dan segera mengusulkan penetapan akreditasi UBKB kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat bagi Kab/Kota. UPUBKB yang tidak memiliki penetapan akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan tidak mengusulkan akreditasi UBKB, tegasnya melarang untuk menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor.

“Alasan penutupan UBKB, agar mendapat perhatian di masing-masing unit di wilayah yang bersangkutan agar memperhatikan tata cara pelaksanaan tugas yang lebih baik,” pungkas Linda Watania

Redaksi2Supit August 10 2019

About Skt Biro Deprov

Check Also

AHY: Demokrat Kedepankan Kepentingan Rakyat, Pembangunan Itu Untuk Rakyat Bukan Rakyat Untuk Pembangunan

November 26. 2022. admin: karel supit Manado.Sulutlink.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti …