Keuangan PPK PPS harus Akuntabel

MANADO, Sulutlink.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Minahasa membekali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sekretaris PPK, tentang penyusunan laporan keuangan badan Ad Hoc Tahun anggaran 2017, bertempat di Hotel Grand Puri Manado, kamis (14/12/2017) siang.

Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon, didampingi oleh komisioner Dicky Paseki, Kristoforus Ngantung, Wisie Wilar dan Lord Malonda bersama Sekretaris KPU Meidy Malonda mengatakan, penyusunan laporan keuangan badan Ad Hoc Tahun Anggaran 2017 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 sangat penting untuk diketahui oleh penyelenggara, baik itu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Karena penyusunan laporan keuangan badan Ad Hoc, akan menentukan pencapaian dan irama dari setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU Minahasa untuk menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) nanti.

Lanjut Tinangon, dari semua laporan pertanggungjawaban yang sudah dilaporkan oleh PPK dan PPS kepada KPU kabupaten, itu semua menjadi sangat penting untuk dilakukan audit.

“Pelaporan itu jangan hanya SPJ saja, tapi sejauh mana laporan itu menggambarkan ada hasil kerja nyata dan out put dari kinerja yang sudah dilakukan. Begitu juga laporan pertanggungjawabannya, itu semua harus di dukung dengan administrasi yang memadai.  Kalau tidak kerja, tidak ada uang, ada kerja tentu ada anggarannya,” sebut Tinangon

Ditambahkannya, KPU Minahasa sendiri akan mendapatkan dana hibah sebesar 42,3 Miliar tahun anggaran 2017 dan 2018 dari pemerintah kabupaten Minahasa, dan dibagi tiga tahap pencairan.

“Tahap pertama 6,5 Miliar, tahap kedua 1 Miliar dan sisanya ditahap 3. Untuk anggaran tersebut paling banyak menyerap anggaran adalah pos PPK, PPS, PPDP yang mencakup honorium dan operasionali,” beber Tinangon. (herdy)