Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
DEPROV, Sulutlink.com. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam rangka membahas beberapa agenda penting di Daerah Bumi Nyiur Melambai, bertempat di ruang WOC, Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Senin (20/1/2020) siang hingga selesai.
Tim Komisi I dalam kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, vonny paat, didampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut,
Juru bicara Sekdaprov Sulut Edwin Silangen mengemukakan pandangannya secara umum seputar perkembangan makro pembangunan Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK.
Agenda kunjungan Komisi I dari pantauan sulutlink com terungkap ada isu potensi khususnya terkait masalah perbatasan antara wilayah Bolmong dan Bolsel sekaligus info seputar dana Pilkada 2020.
Juru bicara Kepala Biro Pemerintahan Umum dan Humas Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong turut ambil bagian bersinergi dengan Tim Komisi I.
Kumendong beber kronologis duduk permasalahan batas wilayah Bolmong dan Bolsel dimana oleh pemprov melalui
Biro Pemerintahan secara khusus sudah melakukan mediasi sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan oleh Kemendagri,” terang Kumendong.
Selanjutnya informasi seputar dana Pilkada 2020, Asisten III Pemprov Sulut, Asiano Gammy Kawatu,memaparkan siklus penyusunan APBD 2020 berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019″ bahwa didalamnya ada 10 prioritas termasuk dana hibah pilkada.
“Angka-angka yang dipaparkan setelah pihaknya melakukan upaya bersama untuk penyatuan persepsi guna mendapatkan angka-angka yang proporsional setelah di konsultasikan dengan Kemendagri dan hasilnya sudah tertera dalam SK Gubernur sesuai dengan peruntukannya yakni hibah,” kata Kawatu.
Untuk diketahui hibah ini untuk keperluan dalam rangka penyelenggaraan pilkada oleh KPU, Panwas, TNI, Polri. Khusus untuk pihak polisi ada kenaikan di tahun 2020 dan kenaikan ini sudah di konsultasikan dengan pihak Kementrian.
Memang maksimal 90%. Kenaikan berdasarkan hitung-hitungan angka inflasi. Ada kab/kota yang terlambat dan akan di konsultasikan kembali dengan Biro Hukum dan Badan Keuangan, selanjutnya dikonsultasikan di Kemendagri,” terangnya
Turut hadir selain Sekwan Provinsi Glady Kawatu, juga para Asisten dan Staf Ahli Gubernur serta beberapa Kepala Biro dilingkup Pemprov Sulut.” (red2Supit-009).
