Komisi I Menaruh Konsentrasi Penyaluran Dandes, Walukow: Minta Kab/Kec Beri Penguatan Kapasitas SDM

Penulis: adm.2.deprov

HENDRIK WALUKOW KOMISI I DPRD SULUT

On  march  23.2021

Manado,  sulutlink.com –  Komisi I DPRD Sulut  siang tadi menggelar Rapat Dengar Pendapat  dengan mitra skpd Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara,  Yang dibahas di RDP  terkait progres penyelenggaraan pemerintahan provinsi sulut tahun 2021

RDP dipimpin Ketua Komisi  Vonny Paat (PDIP) didampingi Sekretaris Komisi Moch Wongso (Nasdem), Anggota Winsulangi Salindeho (Golkar), Arthur Kotambunan (PDIP), Hendry Walukow (Demokrat) dan  Herol  Kawoan (Gerindra) yang digelar diruang rapat Komisi I Lt.2,  Selasa,  (23/3)

Turut hadir Karo Pemerintahan  DR. Jemmy Kumendong didampingi Kabid Rolies, kabid Peman James Kewas dan Jajaran

Wawancara media Hendry Walukow dari Partai Demokrat  mengatakan Komisi I DPRD Sulut  saat-saat ini lagi fokus soal pengelollaan Dana Desa (Dandes) dalam rangka pantauan ditingkat kabupaten/kec bahkan sampai ditingkatan desa-desa
“Kami komisi I DPRD Sulut menseriusi mengenai pengelolaan dana desa di kabupaten/kec sampai desa,” ungkap Walukow kepada wartawan liputan dewan sulut usai RDP dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (sulut) siang tadi (23/3/2021)

Lanjutnya, terkait pengawasan pengelolaan dandes kami sudah turun lapangan dibeberapa kabupaten/kecamatan bahkan tingkatan desa dalam rangka mengawasi pelaksanaan dan penyaluran dana desa.

” Jadi kami komisi I menaruh konsentrasi yang cukup besar terhadap pelaksanaan penyaluran dana desa, kami turun  bukan saja di dinas-dinas bahkan mengambil sampel bukan saja ditingkat kecamatan namun sampai tingkat-tingkat desa, dalam rangka pemantauan ini,” ucap Walukow.

Walukow, mengemukakan memang pengawasan pelaksanaan penyaluran dana desa harus dipersiapkan sdm-sdm seperti kepala desa ini dimana daerah-daerah kabupaten dan kecamatan seharusnya ada penguatan – penguatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan penyaluran dana desa,” tukas Walukow.

“Berharap Kab/Kec seharusnya ada penguatan-penguatan kapasitas SDM dalam penyalurannya dana desa seharusnya tepat sasaran karena  tujuannya, manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Walukow

Walukow mengemukakan  estimasi pengelolaan dana desa mungkin awalnya hanya 40 jutaan mungkin bisa sampai 1 miliar setiap desa tentu diperlukan kapasitas SDM  dalam rangka pemantauan  penanganannya hingga penyalurannya,” Walukow sambil mengingatkan SDM nya  harus profesional

Diharapkan kedepan, perlu memperhatikan kapasitas SDM-nya dan disarankan  perlu dilaksanakan  pelatihan tentang peningkatan SDM, pendalaman dan pemahaman  tentang pengelolaan dana desa sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak)  sampai penyalurannya seharusnya sesuai kebutuhan,” pungkas politisi Partai Demokrat  dari Dapil minut bitung ini.

Diketahui turunnya komisi I DPRD Sulut ini dalam rangka pencegahan maraknya kasus penyalagunaan dandes di desa-desa yang mengakibatkan kerugian negara dan ada oknum kades terjerat hukuman pidana.

You must be logged in to post a comment Login