Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
DEPROV, Sulutlink.com – Komisi IV DPRD Sulut kumpul Jajaran Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Manado, Senin, (20/01/2020)
Rapat dipimpin Ketua Komisi Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiskus Silangen, Anggota Melky Pangemanan, Yusra Al Habsy serta Richard Sualang.
Banyak hal yang dibahas terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) . Karena masih banyak program yang belum diketahui Komisi maka hari ini kita membahas seputar layanan BPJS Ketenagakerjaan rekrut kepesertaan di berbagai perusahaan -perusahaan yang mempekerjakan karyawanya seperti persusahaan swasta, bumd, bumn, perusahaan ritel, pegiat social, THL dan organisasi keagamaan dari berbagai denominasi atau komuintas tertentu. Dalam pembahasan disepakati Komisi IV fokus pembahasan khususnya ditahun 2020 kita akan kaji bagaimana nanti kalau program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lintas agama.
Lewat paparan Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulut (Sulut) , Hendra mengatakan bahwa beradasarkan data yang ada, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2018 baru ada sebanyak 35 ribu pekerja lintas agama telah mendapatkan jaminan perlindungan bahkan merupakan pertama kali di Indonesia.
Diketahui program ini juga mendapat penghargaan Muri sebagai peserta terbanyak memberikan jaminan kepada pekerja lintas agama seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Kong hu cu di Sulut melalui jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan jumlah santunan Rp. 42 juta.
Sementara data terbaru per November 2019 mengalami peningkatan sebanyak 75.780 tenaga kerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara terlindungi,” ungkap Hendra.
Untuk program, Hendra menambahkan di tahun 2020 pihaknya tetap menargetkan jumlah penerima kartu BPJS ketenagakerjaan sesuai jumlah penerima di tahun 2019.
Sementara itu anggota Komisi IV, Yusra Al Habsy mengemukakan bahwa masih ada pemuka agama yang belum diikutkan dalam program jaminan ketenagakerjaan khususnya para pemuka agama sesuai aspirasi masyarakat yang masuk.
“Per November 2019 sudah ada sebanyak 75.780 tenaga kerja Lintas Agama Provinsi Sulawesi Utara terlindungi namun belum semua pemuka agama yang tercover yang dibuktikan dengan aspirasi masyarakat yang masuk ke kami di (Komisi IV).
“Saya meminta agar adanya transparansi data penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK supaya kami (komisi IV) tahu siapa saja yang sudah menerima,” kembali kata Yusra.
Disisi lain, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu mengatakan terkait hal ini memang perlu adanya pemerataan dari Disnaker Provinsi Sulut beserta adanya backup data dari Disnaker Kabupaten/kota terkait penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK pemuka agama di Sulut
“Komisi IV meminta Disnaker Sulut lebih serius lagi dalam hal pemerataan. Lebih aktif dalam hal koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/kota,” tandas Braien Waworuntu, sambil menambahkan informasi bahwa untuk kesempatan berikut kami akan memanggil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disnaker Provinsi Sulut terkait pembahasan ini, (red2Supit-009).
post: on Januari 20 2020
