web analytics

KPU Sulut Tanda Tangan Perjanjian Kerja Tahun 2021

Manado, sulutlink.com 29/1/2021

sesi penandatanganan di rumah pintar pemilu kpu provinsi sulawesi utara (**)

“Komitmen Mengedepankan Sistem Keterbukaan, Transparansi, Akuntabel, Dapat Dipertanggung Jawabkan”

Empat hal yang mendasari Komisi Pemilihan Umum selaku Lembaga
Penyelenggara Pemilihan Umum sekaligus pengguna anggaran negara dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan kinerja selama kontrak kerja tahun 2021.

Penandatanganan PK  dilakukan di Rumah Pintar Pemilu Kantor KPU Sulawesi Utara, Rabu (27/01/2021).

Pihak yang berkompeten wajib menandatangi perjanjian kerja ini; Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara,  Ardiles Mewoh dan Sekretaris KPU Provinsi Sulut, Pujiastuti.

Beberapa hal menjadi perhatian khusus karena dalam surat perjanjian kerja ini mencantumkan pokok-pokok penting dimana dokumen ini mengamanatkan kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah guna menjalankan Program atau Kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja dan atau capaian target atas keberhasilan selama pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dalam sambutannya,  mengatakan perjanjian kerja dan pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang,” jelasnya

Mewoh menyatakan bahwa penandatangan perjanjian kerja dikuatkan dengan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusuan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

“Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU  RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Oleh karenanya dibutuhkan komitemen kita bersama untuk mewujudkan kinerja yang dibarengi dengan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tandas Mewoh yang juga merangkap Ketua Divisi Keuangan, Divisi Umum dan Divisi Logistik.

Selain Ardiles Mewoh dan Pujiastuti, tampak Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon serta pejabat Sekretariat dan jajaran dilingkup KPU Sulawesi Utara, diantaranya Kabag Datin dan SDM, Raymon Mamahit, Kasubag Program dan Data, Lanny Alou dan Kasubag Teknis dan Hubmas, Rudi Lalonsang.**/Rel

About DeProS Red

Check Also

Bupati ROR Hadiri Launching Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Minahasa/l

MINAHASA, Sulutlink.com – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, MSi menghadiri launching dan pencanangan …