web analytics

Lape Setuju Amandemen UUD Terkait Penguatan Lembaga MPR

Dengar Pendapat Tentang Penguatan Lembaga MPR Oleh E.E.Mangindaan
Dengar Pendapat Tentang Penguatan Lembaga MPR Oleh E.E.Mangindaan

Sulutlink . Manado – Penguatan Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR kembali menjadi isue strategis di kalangan politisi tingkat Nasional yang berujung pada pro dan kontra akankah UUD perlu di amandemen kembali.

Masalah ini juga menjadi perhatian Letjen TNI ( Purn) E.E. Mangindaan selaku Wakil Ketua MPR RI sehingga sebagai wakil rakyat asal SULUT merasa perlu bertanya kepada rakyat yang diwakilinya di DPR/MPR melalui Dengar Pendapat Dengan Masyarakat SULUT.

Kegiatan ini berlangsung penuh keakraban bersama warga Sulut di Warong Kobong kompleks Pomorow Kota Manado (21/2).

Dalam sesi tanya jawab secara umum E.E. Mangindaan memaparkan kondisi tata kenegaraan Indonesia yang menurutnya berasa pada posisi serba salah apakah menganut sistem Presidensian ataukah Parlementerian.

Dicontohkan Lape sapaan akrabnya, saat pelantikan Presiden Indonesia waktu lalu sebagai Kepala Negara, maka SK pelantikan sesuai keputusan KPU yang menetapkan sebagai pemenang Pilpres, tetapi anehnya harus dibacakan oleh MPR padahal kedudukan MPR jauh diatas KPU.

Jadi dengan dicabutnya Kewenangan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan tidak memiliki hak melakukan Ketetapan MPR sehingga posisi MPR tidaklah lebih tinggi dari 8 Lembaga Negara lainnya seperti Presiden, MA , DPR, DPD,KY  dan lainnya.

Timbul pertanyaan siapa mengawasi siapa dalam menjalankan fungsi kenegaraan kita,  karena semua Lembaga Tinggi ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Berkaca pada hal ini sehingga ada pihak yang menginginkan mengembalikan Kedudukan dan Kewenangan MPR seperti yang lalu.

Namun menurut Lape untuk kembalikan posisi MPR tersebut harus melalui amandemen UUD namun harus dengan sejumlah konsesus agar fokus dan terarah terutama pada hak MPR mengeluarkan TAP MPR sebagai salah satu sumber hukum tertinggi sesudah UUD sesuai urutan dasar hukum ketatanegaraan Indonesia.

Kita tidak alergi dengan amandemen terhadap UUD tetapi perlu konsensus bersama terhadap satu point penting saja sehingga tidak menguras tenaga dan waktu bagi wakil rakyat, sehingga program pembangunan tetap berlanjut. Jelas Mangindaan.(jansen)

About Redaksi 2

Check Also

Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH.MH Berikan Bonus Terhadap Pesrta Cabor Mitra

Mitra – sulutlink.com – Raih prestasi gemilang para atlet Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam Pekan …