web analytics

Masyarakat Adat Toruakat Dumoga Timur Bolmong Sambangi DPRD Sulut, Tuuk: Tangkap Pemilik PT. DBL

Dialog Perwakilan DPRD Sulut dengan Masyarakat Adat Tourakat Bolmong, Senin (4/10/2021)

Sulutlink. com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut menerima kedatangan Tokoh Masyarakat Adat Desa Tourakat Kecamatan Dumoga Timur, dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka pasca konflik yang terjadi di area tambang PT Bulawan Daya Lestari (DBL) Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Timur pada 27 September 2021 yang lalu.

Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay didampingi Jems Tuuk dan Herol V Kaawoan bertempat di ruang serbaguna.

Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat ini ada 6 poin; Pertama, masyarakat Adat Toruakat mengutuk keras atas peristiwa yang terjadi sehingga menyulut konflik horisontal yang diciptakan oleh pemilik PT. BDL yang menewaskan nyawa anak adat.

Kedua, meminta POLDA Sulut melakukan tindakan dan penegakan hukum secara adil atas peristiwa yang terjadi di atas tanah adat Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Pemilik PT. BDL.

Ketiga, mendesak Kapolda menyampaikan penjelasan kepada Masyarakat Adat di Toruakat khusus dan Bolaang Mongondow pada umumnya.

Keempat, Peristiwa ini mengandung penghinaan, pelecehan, serta perampokan atas Wilayah Adat, Masyarakat Adat dan Hukum adat Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Negara dan Pemilik PT. BDL.

Kelima, Mendesak Komnas HAM dan Ombusman RI untuk segera turun melakukan investigasi atas kejadian ini.

Keenam, Mendesak DPRD Propinsi Sulut melakukan Investigasi secara langsung ke lapangan guna memastikan realita kejadian secara Objektif serta Mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta guna mengungkap kronologi kejadiannya.

Menyikapi semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat Toruakat, Jems Tuuk menyatakan PT BDL telah merusak, merampok atas tanah masyarakat adat Toruakat, dan minta Polda tangkap pemilik PT. BDL.

“BDL tidak boleh beroperasi, bahkan ijinnya sudah berakhir sejak Maret 2019, sembari mengatakan Polda tangkap pemilik PT. BDL, jangan pemilik bersembunyi lepas dari tanggungjawab,” ujar Tuuk.

“Kami mendesak Komnas HAM membentuk tim gabungan pencari fakta di kejadian luar biasa ini. Saya juga meminta agar Kapolri usut dan tindak tegas adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian yang “back up” PT. BDL.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay sebagai pimpinan dewan yang ikut menanggapi aspirasi masyarakat adat ini mengatakan, bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat tugas untuk Komisi Gabungan.

“Kami akan turun ke lokasi tambang selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober nanti, dan kita akan turun langsung, guna merekam secara langsung kondisi dan keadaan yang terjadi di perkebunan Bolingongot (lokasi pertambangan PT.BDL),” tutur Mailangkay.

“Kita akan undang RDP bersama PT. BDL, Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Raya, Dinas ESDM, dan dinas terkait lainnya, dan akan tetap memantau proses hukum terhadap kasus tewasnya saudara almarhum Arman Damapolii,” ujar Mailangkay.

“Kami berharap pihak Aparat Keamanan minta menghentikan sementara kegiatan PT. BDL beroperasi di perkebunan Bolingongot, menunggu sampai proses hukum selesai sampai adanya persetujuan secara bersama. Dan juga berharap agar semua pihak menjunjung tinggi serta menghormati atas tanah dan aktivitas Masyarakat Adat Bolaang Mongondow,” harap Mailangkai.

Disisi lain, Herol V Kaawoan mengatakan bahwa kasus ini bagi lembaga legislatif tidak bisa mengambil keputusan, DPRD hanya sebatas merekomendasikan dalam rapat selanjutnya setelah berdiskusi dengan pimpinan dewan. **/Rel

About DeProS Red

Check Also

John Dumais: Apresiasi Tim Resmob Mengamankan Pelaku Curanmor di Kota Bitung

  Bitung, sulutlink.com – Pengamat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) John Dumais, mengapresiasi Tim Resmob …