web analytics

Melky Pangemanan Sosper di Desa Treman: “Sidak” Perusahaan Yang Belum Mengakomodir Penyandang Disabilitas

Minut, sulutlink.com – Agenda Sosper 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2022 mulai bergulir sejak tanggal 24 September sampai dengan selesai di Dapil masing- masing.

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Pimpinan DPRD Sulut, Melky Pangemanan, S.IP.,MAP.,M.Si gelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (perda) Nomor 2 tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan di Desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (26/09/2022).

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Hukum Tua TREMAN, Yansen Katuuk. Dalam sambutannya, Ia mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan tuntunan Tuhan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana ditempat ini.

“Tentunya ini semua karena penyertaan Tuhan. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Sulut bapak Melky Pangemanan boleh mengagendakan kegiatan ini, ditempat ini, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Torang datang di Sosper ini Torang mo bawa sesuatu, karena so dapa pencerahan melalui sosialisasi kedua Perda ini.” ucap Katuuk.

Pemerintah dan warga masyarakat kata Katuuk ada suatu kebanggaan, karena di desa Treman ini memiliki aset yaitu ada anggota dewan yang duduk di DPRD provinsi Sulut.

“ Kami warga masyarakat Desa Treman, mengapresiasi serta mendukung setiap kegiatan dari anggota dprd sulut bapak melky pangemanan, agar supaya kedepan akan membawa dampak efek yang baik untuk kita semua. Atas nama pemerintah sampaikan terus berkarya untuk masyarakat di desa ini,” imbuh Katuuk.

Sementara itu Anggota DPRD Sulut Melky J. Pangemanan, juga mengucapkan terima kasih kepada hukum tua yang sudah hadir dan telah memberikan sambutan.”Kepada bapak hukum tua terima kasih, sudah hadir dalam kegiatan sosper ini,” ucap MJP sapaan akrab.

Ada dua peraturan daerah,yang disosialisasikan oleh Anggota DPRD Melky J.Pangemanan yaitu: perda pertama tentang fakir miskin dan anak terlantar, perda kedua yang baru saja disahkan oleh DPRD, yaitu perda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Kedua produk ini merupakan inisiasi DPRD Sulut.

“Perda ini kiranya dapat disampai- sampaikan secara langsung kepada siapapun yang kita temui, pastinya akan banyak yang sangat membutuhkan peran dari pemerintah lewat regulasi yang sudah disahkan oleh dprd, dan telah disepakati dengan pemerintah, karena perda itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang mengikat, sehingga ada program dan kegiatan yang nantinya terlaksana di tengah masyarakat,” imbuh, MJP.

Adapun MJP menyatakan perda fakir miskin untuk anak terlantar sudah sejak lama menjadi inisiasi dari dprd sulut, Ini masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

”Semenjak saya duduk di komisi IV sudah menyelesaikan perda tentang fakir miskin dan anak terlantar,” ujar MJP.

“Kedua perda perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ini telah di inisiasi oleh bapemperda. Perda ini menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas (orang cacat).

Lanjut MJP, seperti yang kita lihat bersama dimana penyandang disabilitas tidak mendapatkan tempat di mata masyarakat, contohnya di ketenagakerjaan, olahraga dan sebagainya, sudah saatnya kita mendorong kesetaraan,” tambah Wakil Ketua Bapemperda.

Melky menyatakan pencapaian-pencapaian yang luar biasa bagi pemberdayaan penyandang disabilitas perlu diapresiasi. Dalam undang-undang no 8 tahun 2021 yang juga telah ditegaskan dalam perda.
“Adapun perda no 8 tahun 2021 penegasan di bidang ketenagakerjaan. Penyandang Disabilitas wajib mendapatkan haknya menurut undang-undang dan perda;

Contohnya 1% dari total tenaga kerja diisi oleh penyandang disabilitas itu wajib menurut undang-undang. Harus ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan. Oleh sebab itu mereka harus dilatih dan diberikan ruang untuk bekerja, supaya ada nilai kesetaraan, karena perda ini mengatur untuk itu,” ujar MJP.

Lebih lanjut Melky menuturkan dengan adanya undang-undang tentang bidang pekerjaan penyandang disabilitas, maka akan melakukan sidak di perusahan.

“Apakah di setiap perusahaan ada penyandang disabilitas yang bekerja atau tidak? ketika tidak ada maka ada konsekuensi bagi pihak perusahaan, perda ini nantinya akan menitikberatkan nilai kesetaraan terhadap mereka, hal ini penting terhadap disabilitas.

Bisa di sampaikan kepada masyarakat yang lainnya agar ini menjadi produk hukum daerah yang bisa menjamin penyandang disabilitas,” jelas yang aktif dan peduli terhadap penyandang disabilitas ini.

” Kami berharap dengan adanya produk hukum daerah yang mengacu pada undang-undang No 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ini bisa mejadi rujukan bagi daerah.

”Ini dalam rangka untuk membuat suatu kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas,” tandas Legislator Dapil Minut dan Bitung. edit: karel

About DeProS Red

Check Also

AHY: Demokrat Kedepankan Kepentingan Rakyat, Pembangunan Itu Untuk Rakyat Bukan Rakyat Untuk Pembangunan

November 26. 2022. admin: karel supit Manado.Sulutlink.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti …