web analytics

Memprihatinkan !!! Diduga Ada Calo Bergentayangan di Dinas PMD Minsel

Minsel,Sulutlink.com – Aksi percaloan yang diduga dilakukan oleh oknum staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan, telah membuat resah para Hukum Tua yang sering melakukan proses pencairan Dana Desa.

Berdasarkan informasi yang didapat, modus yang dipakai yaitu dengan meminta dan mengarahkan Hukum Tua, untuk melakukan pembelian bahan – bahan material pada salah satu toko atau perusahaan, yang telah ditentukan oleh oknum staf tersebut.

Bahkan berkembang informasi, dimana oknum staf di PMD Minsel diduga juga terlibat langsung melakukan pekerjaan pembangunan yang memakai Dana Desa.

Melihat modus yang dilakukan, ada persamaan dengan pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan solarcell, yang diduga menjebak Hukum Tua untuk mengikuti “proyek titipan” yang dilakukan oleh oknum orang dalam di BPMD Minsel waktu lalu.

Kepala Dinas PMD Minsel Evert Poluakan ketika dimintai konfirmasi Rabu (1/11/2017), terlihat kaget dan berjanji akan mengusut tuntas informasi yang didapat oleh wartawan.

Dia menambahkan, dirinya sebagai Kepala Dinas telah mewarning semua unsur staf dan Kepala Bidang di Dinas PMD Minsel, untuk tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.

“Apabila ada oknum – oknum di Dinas PMD yang melakukan hal tersebut, maka akan ada sanksi yang akan diambil. Pekerjaan menggunakan dana desa itu harus swakelola dan wajib melibatkan unsur masyarakat didalamnya,”

Disisi lain Inspektur Daerah Kabupaten Minsel Adrie Keintjem,SH ketika dihubungi Kamis (2/11/2017) mengatakan, pada prinsipnya ASN dilarang melakukan praktik – praktik pencaloan, apalagi mengarahkan Hukum Tua untuk membeli bahan material di salah satu toko atau perusahaan yang sudah ditentukan.

Adrie Keinjtem menambahkan, untuk pembelian bahan material harus memperhatikan kualitas dan mutu serta sekurangnya memiliki 3 perbandingan harga pembelian, maka harga yang termurah yang akan dipakai nanti.

“Pembelian barang harus punya 3 perbandingan harga dan harga termurah yang akan dipakai. Tidak dibenarkan semua barang dibeli atau diborong pembeliannya pada satu tempat saja. Informasi ini tentunya akan kami telusuri dan apabila ditemui maka akan diambil tindakan tegas, bagi ASN yang melakukan praktik calo,”ujar Keintjem.

“Kami minta agar praktik calo diberantas di Dinas PMD Minsel, karena ini telah meresahkan kami. Mereka kira Hukum Tua sudah bermandikan uang, lantas posisi kami selalu dimanfaatkan,”ujar Hukum Tua yang meminta identitasnya dirahasiakan.(JoTam)

About JoTam

Check Also

DPRD PROVINSI SULUT – PEMPROV SULUT TANDATANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Manado, Sulutlink.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemprov Sulut tanda tangan …