Mengupas Program Hunian, yang menjadi bahasanTerpanas saat Debat Final Ahok dan Anies

Jakarta, Debat terakhir atau Final Pilgub DKI Jakarta 2017 yang berlangsung tadi malam, Rabu 12/4/2017. Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga terlihat saling adu program dan mempertajam visi-misi mereka. Tema debat adalah ‘Dari Masyarakat untuk Jakarta’, yang terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, bonus demografi, dan penegakan hukum.

Dapat disaksikan dua cagub DKI, Basuki T Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, sempat berdebat panas mengenai persoalan hunian di Jakarta. Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai huinia melalui program unggulan adalah penyedian rumah susun (rusun) sebagai  solusi untuk hunian di Jakarta.

Sedangkan cagub DKI Anies Baswedan mencuatkan program DP 0 % untuk kredit kepemilikan hunia bagi warga Jakarta.

Melalui perbincangan dengan detikcom, CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda punya penilaian untuk program tiap cagub dan pasangannya.

“Kalau saya lihat soal pembiayaan Pak Anies, semua ujung-ujungnya masalah tanah. Mau dibangun di mana? Payung hukumnya harus jelas. Memang saat ini perbankan tidak mengizinkan, tapi kan bukannya tidak mungkin,” ujar Ali dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (12/4/2017) malam.

Menurut Ali, ada masalah yang akan muncul pada program hunian Anies-Sandi dengan janji DP 0 persen itu. Dia menilai justru program Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, lebih masuk akal untuk menangani masalah hunian di Jakarta dengan pemberian solusi rumah susun.

“Saya melihat ini semua bukan soal pembiayaan, tapi yang paling penting (dari program Anies-Sandi) penyediaannya di mana? (Kalau) Pak Ahok bilang sewa ke Pemda, payung hukum jelas. Tapi alternatif lain dengan memasukkan tanah BUMN. Ini perlu persetujuan BPK dan Menkeu,” ujar Ali.

“Kota-kota besar lainnya pun sekarang yang diperhitungkan bukan daya beli, tapi daya sewanya yang diperhitungkan. Cuma memang kalau dikembangkan dengan mekanisme khusus jadi bisa dimiliki sebenarnya. Itu ada prosesnya sendiri kalau memang mau dibuat mekanisme (hingga ke sana),” ucapnya.

Ali menyatakan program beli rumah dengan DP 0 persen bukanlah hal baru dalam dunia properti. Dia memastikan mekanisme itu bukan berarti pembeli tidak mengeluarkan uang saat awal transaksi.

“DP 0 persen bukan hal baru. Ini bukan semata-mata nggak keluar uang, tapi konsepnya tabungan. Saya pribadi justru menghindari ini karena berat. Tapi mungkin ini bisa kalau ada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” tutur Ali.

Apabila pemerintah menerapkan mekanisme DP 0 persen, dia menyatakan itu nantinya akann memberatkan. Bahkan, menurut Ali, beban tersebut tak hanya berdampak untuk pemerintah daerah semata.

“Tapi untuk jangka panjang, skala nasional bebannya justru berat, karena sistemnya kan nalangin dulu, ada berapa ribu orang,” tutur dia.

Sekalipun program hunian DP 0 persen disetujui, Ali menilai pemerintah akan terbentur masalah penyediaan lahan. Jangankan untuk membangun perumahan, untuk membangun rusun-rusun di DKI, penyediaan lahan juga menjadi masalah.

Ali berpendapat bahwa lebih manusiawi kalau jika warga DKI di bantaran kali  di pindah ke rusun, Yang penting bagaimana pemerintah hadir untuk public housing. Artinya, 100% berpartisipasi.

” Sebetulnya program hunia yang sudah berjalan sekarang sudah bagus, hanya kurang sempurna saja,” tutup Ali. (bjl./bsb-detikcom***)