web analytics

Menteri LHK: Presiden Jokowi Bilang Soal Impor Sampah/Limbah, Lebih Penting Lindungi Rakyat

Sulutlink, Nasional – Pak Presiden bilang lebih penting adalah kita menjaga melindungi kehidupan rakyat kita, Jadi kalau kita mau tolerir berapa-berapa tidak ada toleransi,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kepada Wartawan.

Lanjut Menteri Siti Nurbaya Bakar usai mengikuti Rapat terbatas terkait pembahasan Sampah dan Limbah Impor, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa siang kemarin, mengatakan meskipun sebagian dibutuhkan sebagai bahan baku industri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan yang tegas terkait impor sampah dan limbah yang beberapa saat terakhir membanjiri Indonesia.

Menteri LHK mengungkapkan, sudah lebih dari 400 kontainer sampah dan limbah yang direekspor, dan masih ada antara 1262 – 1380 kontainer yang harus diperiksa. Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan tidak benar, artinya  ada tumpangan limbah dan sampah, menurut Menteri LHK harus di re-ekspor.

“Musti dilihat ya, persoalannya bukan kita tidak mau impor scrap plastik atau scrap kertas. Persoalannya adalah scrap plastik dan scrap kertas ini ditumpangi oleh sampah dan limbah. Macam-macam sampahnya ada bekas infus, ada Pampers, ada bekas ampul suntik obat sampai aki bekas dan lain-lain,” ungkap Menteri LHK.

Impor scrap yang ditumpangi itu,  lanjut Menteri LHK, datangnya dari negara maju gitu, Ada dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, dHongkong dan lain-lain. Untuk itu, Menteri LHK berjanji akan bekonsultasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu).

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya itulah yang sekarang yang kita sedang selesaikan oleh pemerintah. Arahan teknisnya nanti ada seperti memperbaiki sistem pemeriksaannya, sistem survei nya di lapangan, di negara asal dan di sumbernya jangan di pelabuhan. Kemudian juga didorong untuk pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

“Jadi memang apa ya paradoksi antara kebutuhan bahan baku dan kita menjaga lingkungan ataupun hal-hal yang terkait dengan di masyarakat itu tadi kita coba selesaikan,” terang Menteri LHK.Mengenai pengaturan selanjutnya, Menteri LHK mengatakan, kalau impor bahan baku untuk industri harus homogen, bahan baku zero tolerance. “Itu ke sampahnya bukan ke B3 (Bahan Beracun Berbahaya), alau ke B3 zero tolerance,” ujarnya.

Menteri LHK mengaku meminta agar kandungan yang di-mix-kan atau facing down maksimal 2-2,5 spersen dalam waktu dua tahun. “Ini akan dibahas di tingkat eselon satu, jadi secara teknis, tetapi intinya bahwa untuk scrap-nya, bahan bakunya, homogeneity berarti ketidalhomogenanya inpureritis-nya seperti itu tadi 2-2,5 persen,” pungkas Siti (Siaran Pers LHK)*

redaksi2Supit August 28 2019

About Skt Biro Deprov

Check Also

Climate Change Menghangat: Diprediksi, “akan menghadirkan ancaman banjir global”

  Foto: Reuters/Hannibal Hanschke (**) Internasional, Sulutlink. com – Melansir kutipan CNBC Indonesia ‘terkait permukaan …