web analytics

PANSUS DEPROV SULUT: Minta Pelaporan LKPJ 2018 Transparan Tidak Direkayasa

DEPROV Sulutlink.com – Pansus LKPJ masih berlanjut, bahkan masih ada beberapa Kepala SKPD yang belum sempat hadir karena dengan berbagai alasan, ada yang berhalangan karena sakit, ada yang meminta ijin, ada yang meminta harinya dipindah. Pantauan Sulutlink.com banyak ada fenomena menarik dari setiap Kepala SKPD ketika menyampaikan presentasinya dihadapan Pansus LKPJ 2018. Terkesan tidak semua Kepala SKPD dapat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 2018 secara lengkap.

Ketua Pansus, Ferdinand Mewengkang sering mengatakan menghimbau kepada para Kepala SKPD kalau memaparkan poin-pouin penting dari setiap kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan anggaran harus dilaporkan secara rinci agar tidak berulang-ulang bertanya mengapa dan apa sebab. Hal ini akan mempermudah Pansus memahami dengan baik apabila pelaporan itu disampaikan secara transparan dan tidak berbelit-belit,’

“ini ada Kepala SKPD yang tidak menguasai bidang tugasnya, perlu dikaji lagi SKPD-SKPD dilingkungan provinsi Sulut ini agar bisa menguasai bidang tugasnya dengan baik, ujar Mewengkang

Sementara, Anggota Pansus Ayub Ali, dengan nada tinggi menyampaikan arahannya kepada beberapa Kepala SKPD karena terkesan setiap kali Kepala SKPD memaparkan LKPJ 2018, hanya dibaca secara seremonial tidak disertai rinsian secara lengkap mengenai transaksi keuangannya. Ia mencontoh satu kegiatan skpd tentang biaya perjalanan, biaya sosialisasi,biaya lain-lain, tidak disertai rincian per-item,’

“merasa Kepala SKPD yang dituju terkait arahan-arahan Pansus, terkait tidak secara rinci dan lengkap memaparkan LKPJ 2018, ‘pantauan sulutlink.com, setiap Kepala SKPD merespon arahan Pansus dan berjanji akan melegkapinya lagi dalam bentuk laporan tertulis dalam waktu yang ditentukan Pansus,”

Lain hal dengan Anggota Pansus Cindy Wurangian, mempertanyakan bagaimana ketika website Kominfo yang terganggu saat kedatangan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ? Justru website resmi milik pemerintah provinsi ini harus dijaga dan diproteksi dari peretas.

“Adalah tanggung jawab kita untuk melindungi informasi, prestise dari suatu daerah apalagi Sulawesi Utara menjadi daerah kunjungan wisatawan website nya harus ada. Jangan menghabiskan anggaran untuk hasil yang belum tentu bisa kita lihat, tetapi justru website resminya amburadul, ini sangat memalukan, harus segera diperbaiki dan kemudian harus ada anggaran untuk melindungi website ini dari hacker,” tukas Wurangian.

Kadis Kominfo Sulut, Dr.Jeti Pulu, S.Sos, M.Si yang ditemui usai rapat Pansus, mengatakan saat ini website Pemprov Sulut yang ada sedang dalam perbaikan.

“Ini sekarang lagi diperbaiki kita sudah mengundang Badan Cyber Nasional yang sementara memperbaiki website Pemprov. Anggaran pengamanan website ini akan segera diusulkan, untuk sementara ini firewall yang perlu diaktifkan untuk melindungi websie dari hacker,” tandas Pulu

Edit:Kta09
Mei 3 2019

About Skt Biro Deprov

Check Also

AHY: Demokrat Kedepankan Kepentingan Rakyat, Pembangunan Itu Untuk Rakyat Bukan Rakyat Untuk Pembangunan

November 26. 2022. admin: karel supit Manado.Sulutlink.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti …