Media Sulutlink Media Sulawesi Utara & Lintas Kawanua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Rapat Paripurna ini dilaksanakan Selasa (29/11) malam di Kantor DPRD Bolmong.
Paripurna dimulai sekitar pukul 21.00 hingga 24.00 Wita. Suasana paripurna berlangsung aman dan tertib. Usai mendengarkan laporan dari anggota Badan Anggaran Yusra Alhabsi, masing-masing fraksi memberi pandangan akhir yang diwakilkan masing-masing anggotanya.
Semua fraksi menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dikonsultasikan ke provinsi. PDIP, diwakili Lesly Kaligis, PAN diwakili Masri Masenge, Golkar diwakili Vera Pandelaki, Demokrat diwakili Dony Lumenta, Gerindra diwakili Deddy Senduk dan Fraksi gabungan diwakili Moh Mokoagow.
Meski menerima, ada dua fraksi yang menyampaikan poin-poin untuk diperhatikan. Yakni Golkar yang meminta anggaran untuk pembangunan berupa proyek di sejumlah tempat agar diperhatikan.
Sementara dari Demokrat meminta agar tim anggaran tak merubah draf yang telah disusun, hingga evaluasi ke provinsi. Begitu pula dengan perekaman KTP Elektronik agar terus dilanjutkan.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan Ranperda APBD tahun anggaran 2017 dibahas oleh Pemkab Bolmong bersama DPRD merupakan rancangan keuangan tahunan.
“Ini nantinya ketika ditetapkan akan berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, mengingat peran APBD tersebut sangat penting,” ujarnya.
Dengan ditetapkanya persetujuan dewan atas Ranperda APBD Bolmong tahun anggaran 2017, diharapkan setelah ditandatangani Gubernur Sulut dapat dijalankan oleh Pemkab Bolmong dengan sebaik-baiknya.
“Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, dan ekonomis,” tandasnya.
Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, Adrianus Nixon Watung saat dimintai keterangan usai paripurna mengatakan total APBD 2017 Bolmong mencapai Rp 1,012 triliun.
“Saya bersyukur tiap dinas itu anggarannya di atas satu miliar. Karena ada di daerah lain yang hanya ratusan juta. Ini tentu harus menunjang kinerja pembangunan bagi masyarakat,” ujarnya.
Usai paripurna yang dihadiri oleh Forkompimda ini, suasana kekeluargaan Pemkab dan DPRD terlihat. Bahkan para anggota dewan melakukan sesi foto-foto pada tengah malam itu.
